Tunggakan P2KM Rp25 Miliar, Pemkot Balam Klaim Utang Hampir Tuntas?

09 Jun 2026, 12:12 WIB

Muhaimin Abdullah

News

Channel

Add as Preferred source

Tunggakan P2KM Rp25 Miliar, Pemkot Balam Klaim Utang Hampir Tuntas?

Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)

Intinya Sih

Pemkot Bandar Lampung tetap melunasi tunggakan Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) meski anggaran daerah dipangkas Rp286 miliar pada awal 2026.
Pembayaran P2KM dilakukan bertahap setelah verifikasi klaim layanan kesehatan, dengan tunggakan terbesar masih di rumah sakit pemerintah karena menunggu dana bagi hasil pajak rokok.
Dana pajak rokok dan cukai tembakau akan diprioritaskan untuk pelunasan sisa P2KM, sementara sektor kesehatan dan pendidikan tetap jadi fokus utama Pemkot di tengah efisiensi anggaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, memangkas belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung hingga Rp286 miliar pada awal 2026.

Kendati demikian, pemkot mengklaim tetap melanjutkan pembayaran tunggakan Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM).

Kepala BKAD Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, mengatakan total tunggakan P2KM yang sebelumnya mencapai sekitar Rp25 miliar kini telah berkurang signifikan setelah dilakukan pembayaran secara bertahap.

"Utang 25 miliar sudah dicicil, sekarang tinggal beberapa miliar. Itu untuk P2KM baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri sampai dengan tagihan tahun 2025," katanya, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, pembayaran P2KM tetap menjadi perhatian Pemkot Bandar Lampung karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Meski kondisi fiskal daerah mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi nasional, kewajiban tersebut tetap kita diupayakan untuk diselesaikan," ujarnya.

1. Klaim layanan kesehatan diverifikasi terlebih dahulu

Ilustrasi layanan kesehatan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Zakky menjelaskan, pembayaran tagihan P2KM tidak dapat dilakukan secara sekaligus. Pemerintah harus melakukan verifikasi terhadap setiap klaim layanan kesehatan yang diajukan rumah sakit sebelum pembayaran dilakukan.

"P2KM ini tidak bisa langsung kita bayar. Harus dicek dulu benar atau tidak pemakaiannya, kalau benar baru kita bayar dan itu dilakukan secara bertahap," ucapnya.

Ia menyebut, tunggakan kepada rumah sakit swasta saat ini relatif kecil. Rata-rata keterlambatan pembayaran hanya sekitar dua bulan dan nilainya tidak terlalu besar.

Berbeda dengan rumah sakit swasta, tunggakan kepada rumah sakit pemerintah masih lebih tinggi karena menunggu penyaluran dana bagi hasil pajak rokok dan cukai tembakau dari pemerintah provinsi.

2. Menunggu dana bagi hasil pajak rokok

ilustrasi pajak (vecteezy.com/Suriyawut Suriya)

Zakky menjelaskan, dana bagi hasil pajak rokok dan cukai tembakau selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pembayaran P2KM. Karena itu, pelunasan sisa tunggakan akan dilakukan setelah dana tersebut diterima.

"Kalau rumah sakit pemerintah memang lebih besar karena pembayarannya menunggu dana pajak rokok yang belum disalurkan pemerintah provinsi," jelasnya.

Ia menambahkan, begitu dana tersebut masuk ke kas daerah, Pemkot Bandar Lampung akan memprioritaskan penggunaannya untuk menyelesaikan kewajiban P2KM.

"Biasanya kalau dana pajak rokok dan cukai tembakau sudah disalurkan, langsung kita peruntukkan untuk melunasi P2KM," tambahnya.

3. Efisiensi anggaran capai Rp286 miliar

Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)

Di sisi lain, Zakky mengatakan, Pemkot Bandar Lampung melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp286 miliar pada awal tahun ini sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, kebijakan tersebut berlaku secara nasional dan dialami hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

"Efisiensi awal tahun sekitar 286 miliar. Efisiensi ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya Bandar Lampung. Besarannya sekitar 30 persen," tuturnya.

Meski demikian, Pemkot Bandar Lampung memastikan sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah selama 2026.