Bawaslu Lampung Anggarkan Kebutuhan Pilgub dan Pilkada 2024 Rp543 M!
Logo Bawaslu (bawaslu.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung resmi merampungkan sinkronisasi kebutuhan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bersama Bawaslu di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, hasil sinkronisasi kebutuhan anggaran tersebut menyimpulkan, pihaknya akan mengusulkan Rp214 miliar untuk Pilgub 2024 dan Rp329 miliar untuk Pilkada 2024.
"Sinkronisasi anggaran ini disusun sudah disusun Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu kabupaten/kota. Total Pilgub dan Pilkada 2024 senilai 543 miliar," ujarnya saat dimintai keterangan, Sabtu (25/6/2022).
Baca Juga: Catat! Ini Tanggal Resmi Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Lampung
1. Kebutuhan anggaran terbesar milik Bawaslu Lampung Tengah, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah (tengah). (Instagram/@fatikhatul_khoiriyah).Terkait kebutuhan anggaran di masing-masing kabupaten/kota, Khoiriyah merincikan, Bawaslu Lampung Barat Rp22,9 miliar, Mesuji Rp22 miliar, Lampung Utara Rp28 miliar, Tulang Bawang Rp27 miliar, Pesisir Barat Rp15 miliar, Pringsewu Rp11,71 miliar, dan Tulang Bawang Barat Rp16,56 miliar.
Kemudian untuk Bawaslu Way Kanan Rp25,47 miliar, Pesawaran Rp20,20 miliar, Lampung Tengah Rp35,35 miliar, Metro Rp9,4 miliar, Tanggamus Rp17 miliar, Lampung Selatan Rp23,57 miliar, Lampung Timur Rp27,20 miliar, dan Kota Bandar Lampung Rp28 miliar.
"Kebutuhan anggaran paling besar untuk Bawaslu Lampung Tengah, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Ini dikeranakan penyusunan anggaran berbasis jumlah kecamatan, kelurahan, dan jumlah TPS di wilayah masing-masing," katanya.
2. Besaran nominal anggaran masih bisa berubah
www.car.co.idMeski kebutuhan anggaran Bawaslu di kabupaten/kota untuk Pilkada dan Pilgub telah tersinkronisasi, Khoiriyah menyebut, hal ini masih tahap pembahasan dan bersifat usulan hingga terkait nominal kemungkinan dapat berubah.
"Perubahan bisa bertambah ataupun berkurang. Kita akan lihat nanti, sebab kemungkinan ada kegiatan-kegiatan yang bisa defisiensi atau dengan sistem sharing cost," ucapnya.
3. Dana anggaran Bawaslu kabupaten/kota digunakan membayar upah petugas Panwascam dan PPL
Ilustrasi TPS. IDN Times/ Mela HapsariLebih lanjut Khoiriyah menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan besaran dana honor untuk adhoc meliputi, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Petugas Lapangan (PPL) akan dibayarkan menggunakan sumber dana anggaran Bawaslu di Kabupaten/Kota.
Sementara, untuk petugas pengawas TPS nantinya akan dibayar menggunakan anggaran milik Bawaslu Provinsi Lampung.
"Hasil sinkronisasi ini diharapkan bisa mengefisiensi dikit banyaknya kebutuhan dana kegiatan, agar tidak terjadi kegiatan ganda dan lain-lain," tandas Khoir, sapaan akrabnya.
Baca Juga: Bawaslu Lampung Anggarkan Kebutuhan Pilgub 2024, Tembus Rp214 Miliar!
