Sistem Pembayaran UKT Cicilan Dicabut, Ini Kata Rektor ITERA

Surat edaran diunggah oleh akun instagram @keuangan_itera pada 26 Desember 2022 itu mendapat banyak kritik dari mahasiswa ITERA. Bahkan pihak orang tua mahasiswa merasa keberatan dengan informasi dianggap mendadak dan tidak adanya potongan UKT untuk mahasiswa semester 10 ke atas. 

Selain itu, mahasiswa juga terkejut karena sistem pembayaran UKT secara cicilan akan dihapuskan.

"Mengapa pemotongan UKT di semester 10 ke atas di hilangkan? Apalagi informasi seperti ini diberitahu mendadak, banyak mahasiswa tingkat akhir merasa keberatan dan sulit untuk menyanggupi pembayaran itu, mengapa sistemnya jadi berubah? Tolong kembalikan kebijakan itu min, banyak mahasiswa tidak sanggup membayar full apalagi dalam waktu sesingkat itu," tulis salah satu mahasiswa ITERA dalam unggahan instagram @keuangan_itera.

Menanggapi hal tersebut Rektor ITERA baru tiba di Lampung, Senin siang (9/1/2023) langsung melakukan dialog dengan salah satu perwakilan mahasiswa melakukan protes terkait pembayaran UKT dan awak media di ruang humas ITERA..

Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Prof I Nyoman Pugeng Aryantha menjelaskan, sudah menyelesaikan persoalan tersebut sejak minggu lalu ke presiden KM, jajaran terkait dan dua mahasiswa terkena dampak langsung dari kebijakan pembayaran UKT. Bahkan pihaknya kembali mengeluarkan surat edaran untuk Kaprodi agar memberi kelonggaran waktu pembayaran UKT mahasiswa.

Prof Nyoman menegaskan, kebijakan pembayaran UKT tersebut  berlaku umum. Namun dalam hal-hal khusus dapat dilakukan diskresi bagi mahasiswa tidak mampu melalui mekanisme pengusulan lewat prodi disetujui pimpinan.

"Oleh karena itu, dimohon para kaprodi dapat melayani usulan keringanan dan cicilan UKT sampai batas waktu tanggal 12 Januari 2023, 3 hari melewati batas waktu yang telah diumumkan," jelasnya.

Pihaknya juga menambahkan, terkait kebijakan nilai TOEFL sebagai syarat kelulusan, meminta para kaprodi dapat menerima nilai TOEFL dari luar ITERA (bagi mahasiswa yang telah terlanjur test di luar ITERA). Itu untuk kelulusan tahun 2023 dengan meneliti secara seksama atas keaslian dokumen.

Terkait sistem pembayaran UKT secara cicilan tidak diberlakukan lagi, menurut rektor kebijakan tersebut awalnya sebagai akomodasi saat pandemik COVID-19. Sementara saat ini, lanjutnya, pemerintah sudah melonggarkan situasi pandemik COVID-19. Sehingga, jika ITERA melesat dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) memberi pemasukan ke negara, ITERA dianggap utang.

"Jadi anggaran kita dikurangi. Tapi kalau capaian kita ada lebihnya, kita gak bisa pakai, anggarannya masuk lagi ke kas negara. Ini karena ITERA masih Satker. Sebenarnya kalau dinilai tidak fair. Saya disarankan oleh rektor sebelumnya harus protes kebijakan ini. Tapi mungkin anggaran itu masuk untuk pembangunan lain, semoga saja," terangnya.

Persoalan lain dihadapi ITERA saat ini adalah, dari temuan audit Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ITERA memiliki piutang cukup besar, senilai 16 miliar lebih, dari target PNBP Rp135 Miliar lebih. Piutang tersebut berdampak pada pengurangan anggaran ITERA dan menghambat agenda yang sharusnya berjalan maksimal.

"Jadi ada item kegiatan harus kita kurangi. Tahun ini kita menggeser lumayan besar sekitar 8 miliar. Kita akhirnya berusaha menghemat karena ada piutang yang harus kita lunasi. ITERA sudah dua kali pemasukan PNBP tidak bisa digunakan angggarannya," jelas Nyoman.

Kebijakan pembayaran UKT diberlakukan saat ini menurut rektor sebagai upaya agar pemasukan ITERA bisa kembali normal dan anggaran yang masuk bisa digunakan maksimal.

Lebih lanjut Prof Nyoman menceritakan pengalaman sebelumnya saat menerapkan pembaysran UKT secara cicilan. Banyak mahasiswa menunggak sampai semester selanjutnya.

Bahkan beberapa mahasiswa ITERA sudah mendaftar dan diterima di kampus lain meninggalkan cicilan UKT di ITERA tanpa dilunasi. Saat ini berdasarkan catatan ITERA masih ada 12 persen dari 20 ribu mahasiswa ITERA  menunggak bayaran cicilan UKT.

"Beberapa kasus itu sudah diberi uang oleh orang tua ternyata tidak digunakan untuk bayar UKT. Akhirnya sampai semester berikutnya cicilannya numpuk," jelasnya.

Prof Nyoman menegaskan, sudah menjamin keluhan mahasiswa terkait pembayaran UKT. Bahkan jika ada mahasiswa tidak memiliki biaya, pihaknya siap membantu.

"Saya jamin semua yang ada permasalahan keuangan untuk pembayaran UKT. Kalau ada masalah, datang dan sampaikan. Bahkan kalau gak punya uang pun Insya Allah kita bantu. Tapi kebijakan sekarang ini kita terapkan secara general. Alasannya karna audit kita di PPK tidak baik dan uang yang masuk tidak bisa dipakai," paparnya.

Lebih lanjut Prof Nyoman menjelaskan, semua kebijakan sifatnya jadi permasalahan mahasiswa sudah memiliki diskresi. Untuk pembayaran UKT, menurutnya ITERA memiliki 8 skema dari Rp0 sampai paling besar.

Selanjutnya, terkait tidak adanya potongan UKT untuk mahasiswa di atas semester 8, menurut Prof Nyoman karena pihak kampus menginginkan mahasiswa lulus tepat waktu.

"Kan jatahnya 8 semster, kalau semester 9-10 sudah kita kasih subsidi. Tapi kalau kita beri potongan lebih lagi nanti lebih lama lagi mereka. Yang antre mau masuk kan juga banyak. Ini mengkondisikan mahasiswa supaya berpikir untuk cepat lulus karena tidak ada potongan UKT," terangnya.

Selain itu menurut rektor, ketepatan lulusnya mahasiswa berdampak pada akreditasi ITERA yang saat ini masih menuju B. Sehingga ITERA ingin mendorong mahasiswanya berkualitas dan memiliki akreditasi  lebih baik.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Rahayu Sulistyorini menambahkan, besaran UKT di ITERA termasuk rendah dibanding kampus teknik lain di Pulau Jawa. Bahkan beberapa perguruan tinggi lain justru memberi denda bagi mahasiswa lebih dari 10 semester.

"Kalau di ITB itu harga satuan mahasiswa harusnya Rp20 juta. Kalau di sini paling mahal Rp9 juta. Alat lab ITERA bahkan lebih baru dari ITB. Kita juga paham kesulitan orang tua tapi kebijakan itu diambil saat COVID-19. Sekarang sudah normal lagi jadi bagaimana operasional jalan kalau tidak ada UKT," terangnya.