Komnas Perempuan Himpun Informasi dan Rekomendasi Terpidana Perempuan
Ilustrasi lapas perempuan. (IDN Times/Ayu Afria)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk ikut membantu menyediakan fasilitas dan pendidikan warga binaan Lapas Perempuan Bandar Lampung.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani ketika melakukan dialog bersama Wali Kota Bandar Lampung di Kantor Pemkot setempat, Jumat (22/9/2023).
“Walaupun kami tahu pemkot tidak punya kewajiban untuk itu, tetapi kami berharap pemkot dapat memberikan bantuan dan dukungan atas kekurangan yang ada di lapas Bandar Lampung,” Katanya.
Baca Juga: Gelontor Rp4,9 Miliar, Intip Konsep Gelaran MTQ ke 50 Provinsi Lampung
1. Komnas Perempuan datang untuk mencari informasi terkait pelayanan lapas perempuan dari sisi lapas dan pemda
Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Triasri menyampaikan, pihaknya mendapatkan informasi dari kepala lapas terkait adanya keterbatasan-keterbatasan dari lapas untuk memberikan pelayanan maksimal di sana.
Keterbatasan itu beberapa di antaranya berupa fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Tak hanya dari sisi lapas, pihaknya pun mendengarkan sejauh mana upaya pemda untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak di Bandar Lampung.
“Karena ada beberapa hal yang ingin kami pastikan untuk meraih informasi agar kami dapat data dan informasi yang valid. Untuk itu bu wali kota juga sudah menyampaikan upaya yang dilakukannya baik secara regulasi kebijakan maupun implementasi kebijakannya,” jelasnya.
2. Warga binaan terpidana mati dan seumur hidup jadi fokus utama
Ilustrasi Napi (IDN Times/Arief Rahmat)Komnas menyampaikan, pihaknya memilih Lapas Bandar Lampung sebagai salah satu studi lapangannya adalah karena terdapat napi perempuan terpidana mati di Bandar Lampung.
“Selain terpidana mati juga ada pidana tertinggi yakni seumur hidup. Sehingga kami ingin melihat peran-peran apa saja yang sudah dilakukan oleh stakeholder terkait hal ini karena tak hanya pemkot juga tapi juga ada stakeholder lain seperti kejaksaan,” papar Triasri.
Ia pun mengatakan, isu pemenuhan hak dan kebutuhan serta perlindungan perempuan dan anak khususnya warga binaan terpidana mati dan seumur hidup menjadi isu prioritas Komnas Perempuan.
3. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dan dibahas di tingkat pusat
IDN Times/Muhammad IqbalTriasri menyampaikan, hasil akhir dari pengumpulan data dan fakta tersebut nantinya akan dirumuskan sebuah rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan ke kementerian lembaga terkait di tingkat pusat.
“Ini menjadi penting agar persoalan-persoalan di daerah bisa mendapatkan perhatian pusat melalui dukungannya baik secara regulasi kebijakan ataupun anggaran,” imbuhnya.
Ia menyampaikan, adanya tantangan dan hambatan pemkot dalam mengimplementasikan kebijakannya terkait isu perempuan dan anak akan disampaikan juga pada tingkat pusat.
4. Pemkot berkomitmen untuk membantu memberikan pemenuhan hak warga binaan
Sekda Balam, Iwan Gunawan. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan mengatakan, pihaknya cukup antusias terhadap dialognya bersama Komnas Perempuan dalam membahas pemenuhan hak-hak warga binaan di Lapas Perempuan.
“Mereka bersilaturahmi dan melakukan peninjauan kemari untuk bersama berdiskusi dengan fokus di persoalan warga binaan Lapas perempuan,” katanya.
Iwan mengatakan, pihaknya tetap akan berkomitmen untuk membantu memberikan pemenuhan kebutuahan warga binaan di lapas khususnya lapas perempuan di Bandar Lampung.
Baca Juga: Pol PP Awasi Pasar Pasir Gintung 24 Jam, Antisipasi PKL Muncul Lagi
