Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Menurun, Apa Sebabnya?
- Pendapatan dan belanja keuangan pemerintah desa di Lampung mengalami fluktuasi dari 2019 hingga 2022
- Realisasi pendapatan desa tercatat 3,49 triliun rupiah pada tahun 2022, menjadi realisasi terendah dalam empat tahun terakhir
- Pendapatan asli desa (PADesa) hanya berkontribusi sebesar 0,21 persen dari total Pendapatan Pemerintah Desa di Provinsi Lampung
Bandar Lampung, IDN Times - Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja keuangan pemerintah desa dari 2019 hingga 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan fluktuasi. Tahun 2022, pendapatan desa terealisasi seluruh pemerintah desa di Lampung tercatat sebesar Rp3,49 triliun.
Itu menjadi realisasi terendah dalam empat tahun terakhir. Sedangkan pendapatan desa terealisasi pada 2021 tercatat sebesar Rp3,73 triliun menjadi realisasi tertinggi sepanjang emat tahun terakhir.
“Berbeda dengan kenaikan pendapatan desa pada tahun 2021, realisasi belanja pemerintah desa di Lampung tercatat 3,9 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi realiasasi tertingginya dalam waktu empat tahun terakhir. Realisasi belanja pemerintah desa terendahnya terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,48 triliun rupiah,” kata Kepala BPS Lampung, Atas Parlindungan Lubis, Rabu (29/5/2024).
1. Tingkat kemandirian desa di Lampung masih rendah
Atas menjelaskan, pendapatan pemerintah desa adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada di desa. Pendapatan pemerintah desa mencakup Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.
Menurut Atas, bedasarkan data BPS Provinsi Lampung, realisasi pendapatan pemerintah desa di Lampung 2022 didominasi oleh Pendapatan transfer sebesar 99,05 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PADesa) hanya berkontribusi sebesar 0,21 persen dari total Pendapatan Pemerintah Desa.
“Kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap penerimaan desa, menggambarkan masih rendahnya tingkat kemandirian desa atau nagari di Provinsi Lampung,” ujarnya.
2. Realisasi pendapatan asli desa juga menurun
Atas mengatakan, pendapatan asli desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber dana potensial desa. BPS juga mencatat, realisasi pendapatan asli desa pada 2022 mencapai Rp7,29 miliar. Jumlah realisasi PADes ini mengalami penurunan 15,69 persen dari tahun 2021 (8,65 miliar rupiah).
“Pendapatan transfer merupakan anggaran yang diterima pemerintah desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelompok Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten,” jelasnya.
Namun, realisasi pendapatan transfer seluruh desa di Provinsi Lampung pada 2022 mencapai Rp3,46 triliun menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,76 persen. Menurutnya, penurunan realisasi pendapatan transfer tidak terlepas dari turunnya seluruh komponen pembentuknya seperti bantuan keuangan kabupaten yang turun 65,12 persen dari Rp19,8 miliar pada 2021 menjadi Rp6,92 miliar 2022.
Kemudian diikuti oleh pergerakan bantuan keuangan provinsi turun 33,35 persen dan alokasi dana desa yang mengalami penurunan 9,99 persen.
Atas melanjutkan, kontribusi PADesa 2022 terhadap total penerimaan desa juga menurun dibanding PADesa 2021, yaitu dari 0,23 persen (2021) menjadi 0,21 persen (2022). Di sisi lain, pendapatan transfer yang merupakan kontributor utama pada Pendapatan Desa juga menuurn dari 99,58 persen (2021) menjadi 99,05 (2022).
Dana desa dan alokasi dana desa merupakan komponen utama dalam pendapatan transfer. Dana desa merupakan program pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 66,51 persen dari total pendapatan desa.
3. Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terbesar di Lampung
Disampakan Atas, jika dilihat secara wilayah, Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan terbesar di Provinsi Lampung tahun 2021. Kemudian, realisasi pendapatan Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp520,72 miliar dengan rincian, realisasi belanja Rp532,81 miliar dan realisasi pembiayaan sebesar Rp13,59 miliar.
Sementara itu, Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan realisasi pendapatan maupun belanja terbesar 2022, dengan pendapatan desa sebesar 482,43 miliar rupiah dan belanja desa sebesar 483,83 miliar rupiah.
Selain itu, realisasi pendapatan dan belanja desa terkecil di tahun 2021 dan 2022 dilihat dari wilayahnya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Realisasi pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp145,53 miliar dan belanja sebesar Rp136,79 miliar di 2021. Sedangkan realisasi pendapatan dan belanja kabupaten ini tahun 2022 masing-masing sebesar Rp129,73 miliar dan Rp129,63.
