Randis Gubernur dan Wagub Nunggak Pajak, Pemprov Lampung Ngaku Lalai

Sebagaimana dicantumkan dalam akun Twitter @PartaiSocmed, mobil randis Gubernur Arinal nopol BE 1 terlambat pajak 0 tahun 1 bulan 1 hari. Lalu randis milik Wagub Nunik nopol BE 2 terlambat pajak 0 tahun 1 bulan 4 hari.

Dikatakan Saefullah, keterlambatan pajak tersebut kini telah dituntaskan alias dilunasi secara administrasi sesuai ketentuan berlaku.

"Alhamdulillah, justru kami mengucapkan terima kasih terhadap seluruh masyarakat yang memberikan suatu pengawasan. Inilah fungsi dari pada pembangunan sistem yang kami berikan kepada masyarakat sehingga ada timbal baliknya," ucap dia.

Saefullah melanjutkan, sorotan perihal tunggakan pajak tersebut ditanggapi sebagai bentuk masukkan positif langsung direspons Pemprov Lampung. Ke depannya, pemerintah daerah bakal lebih menertibkan urusan taat pajak di seluruh dinas pemerintahan setempat.

"Iya, pasti (dilakukan pengecekan ulang pembayaran pajak kendaraan dinas). Pak Sekda juga menyampaikan, dari hal ini meminta agar dicek kembali kendaraan-kendaraan dinas," katanya.

Dijelaskan, sejatinya Pemprov Lampung telah menerbitkan aturan khusus terkait urusan pajak randis. Itu melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor: 045:/4851/VI.03/2022 tertanggal 8 Desember 2022.

"Inilah yang dilakukan untuk membangun mekanisme sistem hingga ini adalah masukan bagi kami. Dengan ditemukannya oleh masyarakat ini adalah acuan bagi pemerintah khususnya SKPD juga untuk betul-betul mengecek kembali," sambung Saefullah.

Dalam SE tersebut, Saefullah meyakinkan, Pemprov Lampung telah menekankan ke setiap perangkat daerah agar segera melunasi pajak kendaraan dinas dan mendata seluruh urusan penunggakan. Kemudian seluruh randis menunggak untuk segera dibayar.

"Jika belum teranggarkan dalam APBD, maka diwajibkan dianggarkan biaya pembayaran pajak tersebut pada tahun anggaran berikutnya," terangnya.

Lalu bagi kendaraan dinas tidak teregistrasi selama dua tahun hingga habis masa berlaku STNK, maka randis tersebut akan dihapus dari data registrasi. "Ini sudah kita ketahui ya, jadi bukan saja untuk kendaraan dinastapi juga untuk seluruh masyarakat," lanjut dia.

Terkait informasi juga menyebutkan nopol BE 3 milik Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay ikut menunggak, Saefullah mengatakan, sejatinya kewajiban pajak tersebut juga merupakan tanggungjawab Biro Umum Pemprov Lampung.

"Iya, ini artinya kepentingan seluruhnya, kecuali nanti kalau ada konfirmasi yang dilakukan kepada kami. Maka akan kami sampaikan," tandas pria juga menjabat Kadisdukcapil Provinsi Lampung tersebut.