Posyandu Lampung Didorong Naik Kelas jadi Pusat Layanan Terpadu Desa

Mirza mengatakan, peran posyandu telah berkembang signifikan, mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu kini menjadi pusat layanan terpadu di tingkat desa dan kelurahan yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan dan layanan anak usia dini, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sosial dan perlindungan kelompok rentan, ketertiban dan keamanan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, posyandu menjadi garda terdepan untuk memastikan negara hadir sejak anak masih dalam kandungan. Ia menekankan, semua bayi dan anak di Lampung harus mendapatkan layanan yang adil dan setara.

Mirza juga menyebut kualitas SDM menjadi penentu masa depan Lampung. "Karena itu, negara harus memastikan anak-anak mendapat kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki fondasi perkembangan yang kuat," ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Mirza menjelaskan, kini Lampung memiliki 8.456 Posyandu dengan lebih dari 31 ribu kader tersebar di 15 kabupaten/kota. Gubernur memberikan apresiasi terhadap dedikasi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat.

Ia mengatakan, Pemprov Lampung telah mengalokasikan dukungan APBD 2024–2026 untuk memperkuat program Posyandu. Enam OPD pengampu SPM juga diminta meningkatkan sinergi untuk memperkuat implementasi layanan terpadu di lapangan.

“Hanya dengan kolaborasi lintas sektor, Posyandu dapat menjalankan pelayanan yang holistik dan berkualitas,” ujarnya.

Mirza juga mengingatkan pentingnya edukasi tentang gizi seimbang bagi ibu hamil hingga remaja. Ia menyoroti Program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (MBG B3) sebagai strategi kunci mendukung tumbuh kembang anak Lampung.

Ia berharap, Rakorda 2025 menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas posyandu secara berkelanjutan. Menurutnya, posyandu adalah fondasi penting untuk menyiapkan generasi Lampung yang lebih maju.

Pemerintah juga menyerahkan berbagai bantuan untuk tim pembina posyandu dan masyarakat di 15 kabupaten/kota, seperti susu UHT, bantuan sosial, alat bantu penyandang disabilitas, paket kebutuhan pokok, peralatan pendukung Posyandu, hingga alat pemadam kebakaran.

Ketua Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menekankan percepatan registrasi Posyandu sesuai Keputusan Mendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025. Registrasi diperlukan untuk memastikan data kelembagaan valid, meningkatkan ketertiban administrasi, dan menjadi syarat mengikuti ajang nasional Posyandu. “Target kita 100 persen Posyandu terdaftar pada 2026,” tegasnya.

Ia meminta Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota meningkatkan kunjungan dan pembinaan agar enam SPM bisa berjalan maksimal. Ia juga menyoroti berbagai isu kesehatan masyarakat yang perlu menjadi pembahasan lanjutan, seperti percepatan penurunan stunting, pencegahan kecacingan, deteksi dini TBC, peningkatan imunisasi, serta penguatan monitoring kader antara Puskesmas dan Posyandu.

Wulan menegaska, kerja sama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan transformasi Posyandu. Ia mengajak semua mitra pemerintah memandang tantangan di lapangan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.