Urai Antrean BBM Subsidi di SPBU, DPRD Lampung Minta Verifikasi Ganda
- DPRD Lampung menyoroti antrean BBM subsidi yang diduga dipicu lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan barcode, termasuk penggunaan beberapa barcode melalui pergantian pelat kendaraan.
- Fauzan Sibron mengusulkan verifikasi barcode dengan STNK asli, pemeriksaan kendaraan mencurigakan, serta penugasan Satpol PP di SPBU untuk memperketat pengawasan distribusi.
- DPRD mendukung usulan tambahan kuota BBM subsidi, namun menekankan penindakan penyimpangan; Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Bandar Lampung, IDN Times - Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM). Ia menduga, masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan kelalaian pengawasan serta adanya oknum menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (8/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar. “Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” katanya.
1. Selain barcode, tunjukkan STNK asli
ilustrasi STNK (IDN Times/Uswatun Khasanah) Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga. Itu guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan.
Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli. “Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
2. Bagasi kendaraan perlu dicek
Penyaluran BBM di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung dipantau tim gabungan, Senin (21/9/2026). (Dok. PPN Sumbagsel). Selain pemeriksaan STNK, Fauzan mengatakan pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan, rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
3. Apa kata DPRD terkait stok BBM?
Penyaluran BBM di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung dipantau tim gabungan, Senin (21/9/2026). (Dok. PPN Sumbagsel). Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah. “Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” katanya.
4. Perlu pengetatan pengawasan distribusi BBM
Dinas ESDM Provinsi Lampung, Tipitder Ditreskrimsus Polda Lampung dan PT Pertamina Patra Niaga inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Bandar Lampung, Rabu (16/9/2026). (Dok. PPN Sumbagsel). Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari DPRD Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah setempat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait. “Dinas ESDM akan melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan QR code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Budhi mengklaim, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait. Itu guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung.
