Bandar Lampung, IDN Times - Capaian notifikasi kasus TBC di Provinsi Lampung baru mencapai 44 persen hingga Oktober 2026. Capaian itu masih jauh dari target nasional sebesar 90 persen.
Merujuk hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui penguatan skrining, penemuan kasus secara aktif, serta optimalisasi pelaporan dan pengobatan.
Selain penemuan kasus, Wagub Jihan juga memberikan perhatian khusus terhadap rendahnya capaian pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kelompok yang berisiko, terutama kontak serumah pasien TBC. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, hingga 16 Oktober 2026, capaian TPT di Lampung baru mencapai 14 persen, sementara target yang ditetapkan sebesar 80 persen.
Untuk itu, ia meminta seluruh daerah mengevaluasi hambatan pemberian terapi pencegahan, memperkuat edukasi kepada keluarga pasien, serta mencontoh pendekatan yang telah dilakukan Kabupaten Mesuji. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan kasus melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).
Menurut Jihan, setiap pasien yang telah terdiagnosis harus segera dilaporkan agar capaian program mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Ia turut meminta pemerintah daerah mengoptimalkan fasilitas pemeriksaan yang tersedia, termasuk pemanfaatan alat rontgen dan Tes Cepat Molekuler (TCM), serta memperkuat mekanisme rujukan bagi sasaran yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan.
Jihan juga menyoroti belum optimalnya penyelesaian RAD penanggulangan TBC di sejumlah daerah. Pemerintah kabupaten/kota diminta segera menuntaskan regulasi tersebut sebagai landasan pelaksanaan program secara terarah dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Djohan Lius menyampaikan capaian penanggulangan TBC di Lampung masih memerlukan peningkatan melalui perubahan nyata di lapangan, penguatan koordinasi, serta tindak lanjut yang terukur. Salah satu tantangan utama selama ini adalah penanganan yang cenderung berfokus pada pasien yang telah datang ke fasilitas kesehatan.
Padahal, penemuan kasus secara aktif perlu diperkuat agar masyarakat yang berpotensi terinfeksi dapat teridentifikasi lebih awal dan segera memperoleh pengobatan. “Dengan notifikasi TBC dan pemanfaatan website Peduli TB Lampung, kita berharap dari hulu dapat menjaring lebih banyak kasus sehingga pasien memperoleh penanganan yang lebih baik dan lebih awal,” ujarnya.
Djohan menambahkan, pemanfaatan website Peduli TB Lampung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 198 Tahun 2026 harus diterapkan dalam kegiatan nyata, mulai dari penguatan skrining berbasis masyarakat, perluasan jangkauan penemuan kasus, hingga peningkatan akses terhadap layanan pemeriksaan TBC.
Ia meminta setiap kabupaten/kota menyusun rencana tindak lanjut yang jelas, lengkap dengan penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau secara berkala.
Jihan menegaskan, percepatan penanggulangan TBC menjadi tanggung jawab bersama. Itu karena, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, waktu efektif yang tersisa sekitar dua bulan hingga akhir tahun harus dimanfaatkan untuk menghasilkan peningkatan capaian yang signifikan. Karena itu, seluruh daerah diminta mengevaluasi hambatan di lapangan dan memastikan setiap instrumen penanggulangan TBC berjalan optimal.
“Ini waktunya dua bulan, harus ada lompatan. Kita tidak bisa bekerja business as usual. Ukurannya bukan sekadar merasa sudah bekerja keras, tetapi melihat hasil dari apa yang kita kerjakan, apakah sudah memenuhi target atau belum,” tukasnya, Rabu (21/10/2026).
Wagub menilai, Lampung sejatinya telah memiliki sejumlah modal untuk mempercepat eliminasi TBC. Mulai dari Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB), Rencana Aksi Daerah (RAD), kader TBC, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga website Peduli TB Lampung.
Namun, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya menghasilkan capaian sesuai target. Ia menyoroti perlunya memperkuat penemuan kasus dari hulu melalui skrining aktif dan investigasi kontak, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami gejala.
Untuk itu, Jihan meminta pemerintah kabupaten/kota melibatkan perangkat daerah di luar sektor kesehatan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, kepala desa, serta kader di masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menelusuri sasaran yang memenuhi kriteria pemeriksaan, tetapi belum mendapatkan layanan skrining.
“Penanggulangan TBC bukan hanya pekerjaan insan kesehatan. Ini merupakan standar pelayanan minimal kabupaten/kota yang membutuhkan kerja bersama dan gotong royong seluruh unsur pemerintahan,” ujarnya.