Nestapa Warga Pulau di Bandar Lampung, Banjir Rob Langganan Tiap Tahun

Annisa melanjutkan, lokasi tempatnya tinggal memang tak berjauhan dan hanya berjarak kurang lebih sekitar 10-15 meter dari bibir pantai setempat. Dulu, fenomena banjir rob datang masih tergolong 1-2 periode dalam satu tahun, namun kini bencana tersebut bisa dikatakan datang diluar dugaan alias tidak terprediksi.

Misalnya pertengahan Mei 2022 kemarin, sepekan lebih pagi hingga malam dirinya bersama keluarga harus melewatkan kehidupan ditemani banjir rob. Alhasil, mobilitas kehidupan warga setempat harus terganggu. Terlebih pulau tersebut hanya dihubungkan dengan satu jembatan membentang di atas laut untuk mencapai daratan seberang menuju Kota Bandar Lampung.

"Kemarin itu air laut tinggi sampai satu meter, ya kisaran sepinggang orang dewasa di jembatannya. Kalau di rumah ya lumayan juga, setengah betis saya," imbuhnya.

Meski berhadapan dengan banjir rob, warga Pulau Pasaran kala itu kebanyakan tetap memilih melanjutkan aktivitas sehari-hari. Termasuk saat fajar tiba, warga berbondong-bondong memaksa menyeberangi jembatan setempat. Itu dilakukan mereka hendak ke pasar, bekerja, hingga sekolah.

"Adik bungsu perempuan saya masih sekolah SMA, ya mau tidak mau harus tetap nyeberang karena memang sekolahnya juga sudah mulai tatap muka. Jadi dia bawa baju salin nyeberangi pantai, sambil didampingi ayah," sambung Annisa.

Walaupun tiap tahun harus menerjang banjir rob, Annisa bersama keluarga tak sekalipun pernah terpikir untuk pindah ke lokasi lebih aman. Menurutnya, Pulau Pasaran sudah menjadi bagian dan indentitas kehidupannya dan anggota keluarga lain.

Apalagi, sang kakek dan kini ayahnya berprofesi sebagai nelayan memang menggantung hidup lewat mata pencarian dari hasil laut. Oleh karena itu, ia justru berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mampu memberikan solusi bagi warga setempat untuk terhindar dari bencana banjir rob.

"Alhamdulillah jembatan yang layak sudah mulai dibangun, ya harapannya bisa cepat selesai. Terus kalau bisa bibir pantai dikelilingi tanggul-tanggul penahan air, supaya tidak mudah pasang atau mungkin ada solusi lainlah dari pemerintah," harapnya.

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri mengamini langganan sebaran banjir rob di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan terjadi di sepanjang daerah Pesisir di Teluk Betung hingga Panjang, tak terkecuali di Pulau Pasaran dan sekitarnya. Sementara untuk di Provinsi Lampung lainnya terletak di wilayah Pantai Timur, mulai dari sebagian Tulang Bawang hingga Lampung Selatan.

"Untuk intensnya (banjir rob) memang lebih banyak terjadi di Pesisir Bandar Lampung, apalagi di luar daerah itu perkampungannya bukan pemukiman padat penduduk seperti di Pesisir Teluk Betung," katanya.

Alhasil, dampak banjir rob di Kota Bandar Lampung lebih tinggi dari daerah Lampung lainnya. Terkait penyebab banjir rob, itu disebabkan beberapa faktor seperti karakteristik sejarah wilayah yang memang sebelum terbentuk pemukiman merupakan daratan rendah berbatasan dengan pesisir, terjadi siklus penurunan tanah, hingga kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.

"Kalau penyebab reklamasi secara besar-besaran sepertinya belum ada dan kecil kemungkinan di Lampung, tapi tentu ini harus kita pastikan agar tidak terjadi," sambung dia.

Selain sebagai fenomena alam, Walhi Lampung menilai banjir rob di wilayah setempat merupakan bagian dari bencana ekologis, yang hingga detik ini belum ada inisiatif khusus dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memitigasi dan mengadaptasi terhadap masyarakat di wilayah pesisir.

"Kondisi ini justru banyak pihak yang menyalahkan masyarakat pesisir dan mempertanyakan keberadaan mereka di sana. Padahal, mereka punya kedekatan sejarah, sosial, ekonomi antara masyarakat dengan wilayah laut, sehingga menjadi satu kesatuan tidak bisa dipisahkan," imbuh Irfan.

Selain itu, akibat keterbatasan dan keterjangkauan lahan di darat turut menyebabkan masyarakat pesisi enggan berekspansi ke lokasi lebih aman. "Di dalam Perda RZWP3K, kami pernah meminta agar pemerintah mengakui pemukiman-pemukiman wilayah nelayan, yang diharapkan bisa menerjunkan progam-program turunan lain, salah satunya memperkuat posisi dan peran masyarakat pesisir terhadap potensi bencan," lanjut dia.

Namun sayangnya, ternyata pemukiman nelayan diakui hanya berada di Kota Bandar Lampung, padahal provinsi ini memiliki garis pantai amat panjang. Sehingga pihaknya mencatat pasca penerbitan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah, munculnya ego sektoral antra pemerintah tingkat kabupaten/kota dengan provinsi. Mengingat, kewenangan pengelolaan wilayah pesisir ditarik ke tingkat provinsi.

"Terkadang kalau kita bicara wilayah pesisir, pemerintah kabupaten/kita sedikit enggan merespons karena alasan kewenangan pengelolaan tersebut. Padahal, mereka bisa menyalurkan lewat aspek-aspek strategi lain, karena secara administrasi masuk wilayah masing-masing," ucap Irfan.

Menyikapi bencana banjir rob masih menjadi momok wilayah pesisir di ibukota provinsi, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bandar Lampung, Akrom mengatakan, telah menyiapkan pos siaga di tiap-tiap kecamatan, terkhusus daerah rawan banjir rob seperti di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, hingga Telukbetung Timur.

Menurutnya, selama ini pihaknya selalu mengamati tingkat kenaikan air laut yang berpotensi banjir rob dan melaporkan ke Markas Komando Tandean. Itu guna dilakukan langkah-langkah antisipatif.

"Bersama dengan datangnya banjir, kami selalu siap siaga menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga, sekaligus menjaga harga benda warga," kata Akrom.

Selain itu, pihaknya juga telah memikirkan upaya antisipasi banjir rob jangka panjang, untuk membangun tanggul penahan air di sepanjang bibir pantai. Namun tentu, itu masih harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan ke pemerintah kota hingga pusat.

"Kami rasa kalau itu terealisasi, tanggul-tanggul di bibir pantai juga bisa menjadi objek wisata dapat mendatangkan PAD bagi pemerintah kota," tambah Akrom.

Akrom menambahkan, pihaknya juga selama ini terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait semisal BMKG, untuk memantau prakiraan cuaca hingga potensi-potensi becana banjir rob. Tujuannya, untuk menyiagakan personel bila datang bencana-bencana tidak diinginkan, termasuk banjir rob.

Meski sebagian besar wilayah kota belum terjadi banjir rob, BPBD Kota Bandar Lampung juga mengimbau agar masyarakat kota setempat dapat mewaspadai potensi bencana.

"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, mungkin karena keterbatasan dan faktor lain hingga mereka bermukim di daerah pesisir, tapi yang jelas tetap harus hati-hati," tandas dia.