LBH Desak Kejari Ungkap Aktor Intelektual Korupsi Kredit Bank BUMN
- Proses hukum sudah berjalan satu tahun lebih, LBH mendampingi 140 korban di wilayah Gunung Sari dan puluhan korban dari Susunan Baru.
- Korupsi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan praktik pola yang selalu serupa mulai dari agen mencari nasabah hingga pencairan di bank.
- Dorong penegakan hukum hingga level pimpinan, LBH desak Kejari tidak berhenti di aktor lapangan dan menunjukkan komitmen penuh dalam pengungkapan kasus korupsi ini.
Bandar Lampung, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat membongkar lebih jauh praktik korupsi penyaluran dana Kredit Cepat (KeCe) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada kantor bank BUMN Unit Pasar Tugu dan Kedaton 2023-2024.
Direktur LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas menegaskan, penetapan delapan tersangka meliput para agen hingga mantri pada masing-masing bank setempat belum menyentuh aktor-aktor kunci diduga terlibat dalam praktik kredit fiktif tersebut.
"Penetapan delapan tersangka kemarin justru menimbulkan pertanyaan baru. LBH menilai kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan aktor lapangan seperti mantri, petugas survei, dan para agen," ujarnya dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).
1. Proses hukum sudah berjalan satu tahun lebih
Bowo mengungkapkan, laporan masyarakat mengenai kredit fiktif di wilayah Gunung Sari, Bandar Lampung telah berjalan lebih dari satu tahun. Menurutnya, LBH mendampingi sekitar 140 korban di wilayah tersebut, mayoritas ibu-ibu, serta puluhan korban lainnya dari Susunan Baru.
“Justru muncul pertanyaan baru. Kenapa hanya delapan tersangka? Sementara kasus ini tidak hanya terjadi di Gunung Sari. Di kuasa awal kami saja ada 140 lebih korban, belum lagi di Susunan Baru sekitar 40'an dan masih banyak wilayah lain,” katanya.
Praktik korupsi serupa terjadi juga di Lampung Selatan dan Lampung Tengah dengan pola dan modus yang sama. "Kita gak pernah tahu update penyelesaiannya sejauh mana, karena belum sampai kepada penegakan hukum," lanjut dia.
2. Korupsi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
Berdasarkan hasil temuan LBH, Bowo membeberkan, praktik pola korupsi ini selalu serupa mulai dari agen mencari nasabah, dibuatkan toko atau tempat usaha fiktif. Lalu mantri mengurus berkas pengajuan hingga pencairan di bank.
Namun patut disorot ialah, pengajuan kredit disahkan pihak bank Himbara tersebut terbilang amat lemah, sebab menyampaikan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Ini kan ada prinsip kehati-hatian yang melekat pada bank. Harusnya ada cross-check. Mekanismenya seperti apa? Kenapa sistem perbankan bisa meloloskan ratusan dokumen fiktif?” tegasnya.
3. Dorong penegakan hukum hingga level pimpinan
Sejalan dengan modus korupsi tersebut, Bowo menegaskan, indikasi keterlibatan pihak internal bank di level lebih tinggi sangat kuat. Terlebih jumlah kerugian negara mencapai Rp2,5 miliar dan lebih dari 700 berkas nasabah telah diperiksa oleh penyidik.
“Gak mungkin hanya aktor lapangan. Ketika 700 lebih dokumen nasabah diverifikasi jaksa, ini menunjukkan dugaan kuat adanya aktor intelektual di belakangnya,” ucapnya.
4. LBH desak Kejari tidak berhenti di aktor lapangan
Rinciowo menambahkan, LBH mendesak penyidik Kejari Bandar Lampung menunjukkan komitmen penuh dalam pengungkapan kasus korupsi ini, termasuk menyasar pihak pimpinan bank bila ditemukan keterlibatan.
“Kejari harus konsisten dan berani membongkar dugaan keterlibatan aktor yang lebih jauh. Ini kejahatan korupsi yang jelas terstruktur, sistematis, dan masif,” tegasnya.
Selain itu, ia turut mengingatkan aparat penegak hukum agar menjauhi konflik kepentingan selama proses penyidikan. “Jangan main-main mata. Jauhkan diri dari konflik kepentingan. Masyarakat menunggu penegakan hukum yang bersih,” imbuh dia.
Dalam kasus ini, Kejari Bandar Lampung telah menetapkan status tersangka terhadap delapan orang. Rinciannya, SU, SI, ES, RH, DV dan SY selaku agen dan DA, serta FB selaku mantri bank.
