LBH Bandar Lampung Sesalkan Kasus Talangsari Diselesaikan Nonyudisial

Menilik kembali kasus Talangsari, dilansir dari berbagai sumber, tragedi ini terjadi pada 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (sebelumnya masuk wilayah Lampung Tengah).

Peristiwa ini merupakan dampak dari azas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru. Bahkan aturan tersebut tertulis dalam UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya dan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam tragedi ini, Komnas HAM mencatat ada sebanyak 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang, dan 46 orang lainnya disiksa.

Dilansir IDN Times, saat itu ABRI juga membakar seluruh perabotan rumah warga sehingga situasi sangat mencekam. Sempat menjadi "dusun mati" orang-orang di sana mendapat diskriminasi dari penduduk sekitar.

“Bahkan jalan di sana baru 2021 ini diperbaiki diaspal. Baru 2021 ini listrik masuk ke sana. Seperti diasingkan. Segitu besarnya dampak tragedi Talangsari sampai 2021 lalu,” kata Sumaindra.

Sumaindra melanjutkan, dalam keputusan presiden tersebut, Tim PPHAM (Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu) akan diberikan waktu selama 4 bulan untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran berat HAM masa lalu ini.

“Saya rasa dengan waktu sesempit itu pasti tidak maksimal dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM beratnya,” imbuhnya.

Dengan proses penyelesaian melalui keputusan presiden itu, ia mengatakan akan ada proses impunitas yang dilakukan oleh negara. Menurutnya negara sebaiknya menghadirkan pelaku pelanggar HAM berat di pengadilan. Dengan Komnas HAM sebagai pihak melakukan penyelidikan dan jaksa agung sebagai penyidik.

Ia juga menyampaikan, DPR juga bisa turut andil menyampaikan ke presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc atas kasus ini. Bahkan bisa menunjukkan penyidik ad hoc dalam proses pengungkapan terhadap kejahatan HAM berat.

“Tapi kemudian itu tidak dilakukan, malah keluar Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 dengan penyelesaian nonyudisial,” katanya.

Menurutnya, penyelesaian nonyudisial itu dilakukan dalam konteks pemulihan hak korban saja sedangkan kasusnya tetap secara yudisial. Namun kepres tidak membawa kasus ini ke ranah yudisial. Oadahal hak mereka yang terdiskriminasi merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus dipenuhi.

Ia berharap dan akan tetap menuntut negara agar dapat menyelesaikan kejahatan HAM berat ini untuk masuk ke ranah yudisial atau ranah pengungkapan di pengadilan.

“Negara harus menggunakan mekanisme yang ada di UU pengadilan HAM, untuk membentuk peradilan HAM ad hoc dan menunjukkan penyidik ad hoc untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan berat masa lampau ini,” kata Sumaindra.