Lampung Jadi Provinsi Pertama Bentuk 100 Persen Kopdes, Ini Dampaknya
- Provinsi Lampung mencetak sejarah dengan membentuk 100% Musyawarah Koperasi Desa/Kelurahan (MusKopdes).
- Koperasi Merah Putih merupakan strategi nasional untuk membangun sistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan dari akar rumput.
- Pembentukan Kopdes didukung secara regulasi dan finansial, dengan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.
Pesawaran, IDN Times - Pemerintah tengah mendorong penguatan ekonomi desa lewat pendekatan berbasis koperasi. Salah satu gebrakan nyata hadir di Provinsi Lampung yakni mencetak sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil membentuk 100 persen Musyawarah Koperasi Desa/Kelurahan (MusKopdes). Langkah besar ini ditandai dengan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran.
Acara ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas menekankan, program Koperasi Merah Putih bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari akar rumput.
Selain itu, peluncuran ini juga merupakan implementasi awal dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah regulasi yang menandai keseriusan pemerintah dalam membangun sistem koperasi desa yang kuat dan mandiri.
1. Lampung jadi percontohan nasional
Dalam acara yang berlangsung meriah di Graha Adora itu, berbagai tokoh penting hadir dan menunjukkan dukungan kuat terhadap program ini. Selain Menko Zulhas, hadir pula Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta sejumlah pejabat tinggi negara seperti Kepala Badan Pangan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan, dan Wakil Menteri Perdagangan.
Yang membanggakan, Provinsi Lampung menjadi daerah pertama di Indonesia yang tuntas membentuk MusKopdes di seluruh desa dan kelurahan. Salah satu desa yang dijadikan contoh pelaksanaan koperasi adalah Desa Bumisari di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
Zulkifli Hasan menegaskan, koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, melainkan fondasi untuk menciptakan kesetaraan ekonomi yang berkeadilan dimulai dari desa. Ia juga mengingatkan, Presiden Prabowo sangat menghargai kerja keras para petani. Koperasi ini bisa menjadi sistem pendukung yang selama ini dirasa masih kurang.
“Pak presiden tahu bahwa petani adalah pekerja paling rajin di dunia. Namun mungkin yang kurang selama ini adalah sistem pendukungnya,” ujar Zulhas, Kamis (29/5/2025).
2. Dukungan dana hingga Rp3 Miliar, Kopdes diminta aktif laporkan kendala
Pembentukan Koperasi Merah Putih (Kopdes) tak hanya didukung secara regulasi, tapi juga secara finansial. Zulhas menjelaskan, koperasi-koperasi ini bisa mengakses pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), dengan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.
Agar pelaksanaannya optimal, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Satgas ini wajib melaporkan perkembangan koperasi secara berkala serta menjadi tempat pengaduan jika ada masalah dalam proses perizinan. Zulhas bahkan dengan tegas menyatakan akan membela Kopdes apabila ada pihak yang mempersulit perizinan usaha mereka.
“Kalau ada izin usaha yang dipersulit, lapor ke Satgas. Kami akan bela Kopdes habis-habisan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Provinsi Lampung untuk tidak diam saja setelah Kopdes terbentuk, melainkan ikut aktif mendorong kegiatan koperasi. Serta memastikan pelaporan berjalan dan mendukung langkah-langkah administratif agar koperasi bisa beroperasi maksimal.
3. Koperasi jadi senjata perkuat ekonomi rakyat
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, turut menyampaikan optimismenya terhadap program Koperasi Merah Putih. Ia menilai, Lampung sebagai provinsi strategis di ujung selatan Pulau Sumatra memiliki kekayaan alam yang besar dan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga sangat siap untuk menggerakkan ekonomi berbasis komunitas.
Menurut Jihan, koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Tak hanya sekadar tempat bertransaksi, tapi juga penyedia sembako murah, layanan pinjaman, dan distribusi hasil pertanian, terutama produk pertanian organik yang kini semakin diminati pasar.
“Koperasi Merah Putih bertujuan memperkuat ekonomi pedesaan. Provinsi Lampung telah membentuk 100 persen MusKopdes di semua desa dan kelurahan. Sekitar 50 persen koperasi sudah memenuhi administrasi resmi,” ujar Jihan.
Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada para kepala desa, lurah, anggota BPD, dan tokoh masyarakat yang aktif mendukung percepatan koperasi. Bahkan, Jihan mendorong agar tiap daerah menginventarisasi koperasi yang sudah berjalan dan mengusulkannya sebagai model percontohan pemerintah pusat.
