Income Hotel dan Resto di Lampung Bergantung Belanja Pemerintah
- Menteri Keuangan memerintahkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa pagu anggaran 2024.
- PHRI menyayangkan kebijakan tersebut karena akan mengurangi belanja pemerintah dan berdampak pada hotel dan UMKM pendukungnya.
- Ketua PHRI Lampung menyarankan untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tidak merugikan industri pariwisata dan hotel.
Bandar Lampung, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga negara untuk memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa pagu anggaran 2024. Surat edaran tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024 meminta kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran.
Di sisi lain, kebijakan ini punya efek domino. Beberapa sektor akan terdampak, terutama bergerak pada wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) dan sektor pendukung lainnya. Apalagi bagi hotel yang ada di perkotaan (city hotel) yang selama ini bergantung pada kegiatan MICE.
Sekretaris BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung Friandi Indrawan menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab menurutnya, 40 persen dari pangsa pasar hotel di Indonesia termasuk Lampung, berasal dari belanja pemerintah.
“Kalau belanja pemerintahnya dikurangi, ya itu akan menghilangkan income dari resources belanja pemerintah. Mata rantainya tidak hanya hotel saja yang terdampak, tapi UMKM yang selama ini support ke hotel. Seperti pabrik sabun, material makanan dan minuman yang tadinya pesan dengan kuantiti besar, sekarang harus kita kurangi. Karena hotel tidak berdiri sendiri, ada lingkaran yang selama ini support hotel,” jelasnya kepada IDN Times, Jumat (22/11/2024).
1. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas perlu dikaji ulang
Menurut Friandi, kebijakan Kementerian Keuangan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas perlu dikaji ulang, bagian mana saja yang membuat pemborosan dalam perjalanan dinas. Ia mempertanyakan apakah jumlah kunjungan dinas tersebut yang menyebabkan anggaran membengkak, atau kualitas dari kunjungan itu sendiri.
“Karena saya sering mengamati, misal suatu institusi pemerintah mengadakan kegiatan di hotel itu diikuti belasan orang, kan mubazir. Kalau pihak swasta menyelenggarakan itu cukup 4-5 orang sudah selesai. Saya yakin kalau kualitasnya yang diutamakan itu bisa membuat penghematan cukup besar. Saya juga melihat ada indeks harga satuan yang menurut saya masih terlalu tinggi dan itu bisa menjadi point penghematan,” terangnya.
2. Industri hotel dan restoran Lampung masih bergantung pada belaja pemerintah
Menurutnya, jika perjalanan dinas dikurangi hingga 50 persen atau perjalanan dinas ditiadakan, income hotel dari belanja pemerintah kurang lebih sisa 20 persen. Friandi menjelaskan, secara global dipastikan belanja pemerintah ke industri hotel rata-rata 40 persen.
"Jadi, kalau pemerintah mengurangi 50 persen anggaran kegiatan, sisanya 20 persen. Yang jadi masalah, 20 persen yang hilang itu gantinya dari mana. Sedangkan Lampung belum semampu Bali dan enam Bali baru lainnya yang mampu mendatangkan banyak wisatawan sehingga tidak bergantung pada belanja pemerintah," terangnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Bali dan enam Bali baru memiliki kunjungan wisata tinggi. Sementara di Lampung kunjungan wisatawan baru agak bergerak naik sejak adanya transportasi memudahkan wisatawan seperti kapal cepat dan Jalan Tol Trans Sumatera.
"Itu meningkatkan kunjungan ke Lampung. Kalau meningkat, nanti Lampung tidak tergantung pada belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah cuma bonus lah,” jelasnya.
3. Perjalanan dinas di Lampung jarang menggunakan jasa travel agent
Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Lampung, Ahmad Al Akhran mengatakan, untuk saat ini dampak kebijakan tersebut memang belum dirasakan pihak Asita Lampung.
“Selama ini perjalanan dinas ke Lampung dari sisi Asita ini masih kurang juga . Tapi kalau di Lampung kunjungan keluar cukup banyak, itu pun gak selalu menggunakan travel agent, karena sudah berangkat menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Kendati demikian, menurutnya tahun ini Asita tak memiliki kegiatan karena anggaran promosi wisata yang biasanya bekerjasama dengan dinas pariwisata ditiadakan.
“Saya dapat informasi kalau di tahun 2024 ini kita tidak ada kegiatan karena alokasi dana itu terfokuskan untuk Pilkada, jadi memang sudah ada pembatasan. Apalagi dari kementerian sudah memangkas 50 persen untuk kunjungan dinas, kemungkinan kegiatan yang sifatnya untuk promosi pariwisata juga akan berkurang,” jelasnya.
4. Kadispar yakin wisata di Lampung tak terdampak pemangkasan anggaran perjalanan dinas
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobby Irawan menyebut, kebijakan tersebut tidak berpengaruh besar pada kunjungan wisatawan ke Lampung. Menurutnya, pola perjalanan wisatawan di Lampung paling ramai dilakukan pada hari libur, sementara perjalanan dinas pada hari kerja.
“Ini kan pemangkasan anggaran dinas yang digunakan pada aparatur pemerintah, jadi pengaruhnya pada wisata tidak terlalu besar. Saya yakin, kunjungan wisatawan Lampung akhir tahun 2024 ini tetap bisa tercapai sesuai target yakni 20 juta wisatawan domestik,” katanya.
Bobby menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan untuk efisiensi anggaran pembangunan dan program yang lebih dibutuhkan masyarakat. Apalagi, lanjutnya, di masa transisi pemerintahan ini banyak program-program seperti makan siang gratis, pembangunan berkelanjutan dan sebagainya, sehingga prioritas pembangunan juga berbeda di masa pemerintahan baru ini.
“Sepanjang yang saya tahu, sejauh ini juga belum ada keluhan terkait pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas dari pelaku pariwisata dan hotel di Lampung,” jelasnya.
