Harga Sembako di Lampung Merangkak Naik, Pemda Diminta Pantau ke Pasar

29 Apr 2026, 11:03 WIB

Silviana

Harga Sembako di Lampung Merangkak Naik, Pemda Diminta Pantau ke Pasar

Ilustrasi Harga Naik (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya Sih

Harga sembako di Lampung naik tajam, memicu perhatian pemerintah pusat yang menegur Pemda karena dinilai pasif dan belum turun langsung mengendalikan inflasi di pasar.
Kemendagri menegaskan enam langkah wajib bagi Pemda, termasuk operasi pasar murah, sidak distribusi, kerja sama antar daerah, gerakan tanam pangan, realisasi BTT, dan subsidi transportasi.
BPS mencatat inflasi year-to-date mencapai 0,94 persen dengan kenaikan signifikan pada beras, minyak goreng hingga 25 persen, serta komoditas lain seperti gula dan daging ayam.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar ampung, IDN Times - Harga bahan pokok di Lampung mulai bikin dompet “ketar-ketir”. Semuanya bergerak naik dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi ini ikut jadi sorotan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Sulpakar, secara daring dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Rakor tersebut tak hanya membahas angka inflasi, tapi juga menjadi peringatan keras dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang dinilai masih pasif menghadapi lonjakan harga pangan.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, yang memimpin rapat, menegaskan banyak Pemda hanya hadir rapat setiap pekan, tetapi tidak melakukan langkah nyata di lapangan. Ia menyebut ada 321 pemerintah daerah yang bahkan tercatat belum menjalankan satu pun upaya konkret untuk menekan inflasi.

“Saya minta supaya melihat dan merasa, jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali,” tegas Tomsi.

1. Enam langkah wajib dijalankan pemda untuk mengendalikan inflasi

Ilustrasi inflasi (Foto: IDN Times)

Menurut Tomsi, rapat koordinasi tidak akan berdampak jika kepala daerah tidak benar-benar turun memantau harga, mengecek distribusi, serta memastikan stok bahan pangan aman di pasar.

Kemendagri pun kembali mengingatkan enam langkah yang wajib dijalankan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Mulai dari operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor agar tidak terjadi penimbunan, kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan, gerakan menanam pangan mandiri, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga dukungan biaya transportasi dari APBD.

2. Inflasi year-to-date hingga Maret 2026 sudah mencapai 0,94 persen

Ilustrasi Inflasi (Foto: IDN Times)

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono memaparkan inflasi year-to-date hingga Maret 2026 sudah mencapai 0,94 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama dalam tiga tahun terakhir.

“Kondisi sekarang itu posisinya 0,94 persen Ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025,” ujar Ateng.

BPS juga mencatat sejumlah komoditas pangan mengalami fluktuasi harga signifikan di berbagai daerah. Bawang merah menjadi komoditas dengan sebaran kenaikan harga terluas, terjadi di 227 kabupaten/kota. Disusul minyak goreng yang naik di 224 daerah, serta gula pasir di 185 daerah.

Namun yang paling jadi alarm, kata Ateng, adalah harga beras. Dalam empat bulan terakhir, jumlah kabupaten/kota yang terdampak kenaikan IPH beras terus bertambah.

“Sekarang jumlahnya 109 (daerah). Sebagai gambaran pada bulan Januari yang lalu hanya 72 kabupaten kota,” jelasnya.

3. Minyak goreng naik 25 persen

ilustrasi inflasi (freepik.com/freepik)

Kenaikan itu juga terasa nyata di pasar tradisional Lampung. Seperti komoditas minyak goreng, baik curah maupun kemasan naik rata-rata hingga 25 persen dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, biaya pendukung seperti plastik kemasan ikut melonjak naik hingga 40 persen dari harga normal.

Selain itu, BPS juga mencatat emas perhiasan dan daging ayam ras menjadi penyumbang andil inflasi terbesar sejak awal tahun. Situasi ini membuat pemerintah pusat kembali menegaskan pengendalian inflasi tak bisa berhenti di rapat, melainkan harus dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan sebelum daya beli masyarakat semakin tertekan.