DPRD Soroti Masalah Kesehatan di Bandar Lampung, Minim Faskes

23 Jun 2025, 17:03 WIB

Muhaimin Abdullah

Ilustrasi warga datangi faskes lakukan vaksinasi. IDN Times/ Riyanto.

Intinya sih...

Kemiling dan Rajabasa minim fasilitas kesehatan, penduduk banyak tapi puskesmas sedikit
PBI BPJS jadi beban baru daerah, pemkot harus tanggung 15 ribu peserta dari APBN
Tunggakan P2KM capai puluhan miliar, program membantu tapi terkendala pembiayaan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti sejumlah permasalahan serius di sektor kesehatan. Ia menyebut pihaknya, menemukan persoalan klasik yang belum kunjung tuntas, mulai dari minimnya fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, hingga tunggakan pembayaran layanan BPJS yang membengkak.

“Kita melihat masih banyak wilayah di Bandar Lampung yang kekurangan dokter umum dan dokter gigi. Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Asroni, Senin (23/6/2025).

1. Kemiling dan Rajabasa minim fasilitas kesehatan

Salah seorang warga yang masih menjalani perawatan di Puskesmas. IDN Times/ istimewa

Asroni mengatakan, beberapa wilayah seperti Kemiling dan Rajabasa masih sangat minim fasilitas kesehatan. Padahal, jumlah penduduk di dua kecamatan itu cukup besar.

“Idealnya, satu puskesmas melayani 20 ribu jiwa. Tapi Kemiling dengan penduduk 80 ribuan hanya punya satu puskesmas. Rajabasa yang jumlah penduduknya 60 ribuan juga baru punya satu puskesmas rawat jalan,” ungkapnya.

Lebih parahnya lagi, ada puskesmas pembantu (pustu) dan pusat kesehatan kelurahan (puskel) yang tidak memiliki dokter sama sekali.

2. PBI BPJS jadi beban baru daerah

Yunita Bella, peserta PBI mengakses layanan digital BPJS Kesehatan melalui gawai untuk pendaftaran antrean pemeriksaan kehamilan di Puskesmas di Semarang, Jawa Tengah (IDN TImes/Dhana Kencana)

Masalah lainnya muncul dari kebijakan pengalihan tanggungan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pusat dan provinsi ke pemerintah kota.

“PBI yang sebelumnya dibiayai oleh pusat dan provinsi, kini dibebankan ke pemkot. Ada 15 ribu peserta PBI dari APBN dan 10.680 dari provinsi yang sekarang harus kita tanggung,” kata Asroni.

Ia menyebut, hal ini berpotensi menjadi beban tambahan bagi keuangan daerah, apalagi jika tidak segera diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai.

3. Tunggakan P2KM capai puluhan miliar

ilustrasi cek kesehatan (freepik.com/nasty)

Asroni juga menyinggung soal tunggakan program P2KM (Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat) yang digunakan di rumah sakit negeri dan swasta. Menurutnya, program ini sebenarnya sangat membantu masyarakat, tapi kerap terkendala di aspek pembiayaan.

“Saat ini tunggakan P2KM sudah mencapai 42 miliar. Ini harus segera diselesaikan supaya pelayanan ke masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.