Disdikbud Lampung: MPLS Siswa Baru Harus Bebas Ajang Perploncoan

Dalam surat edaran tersebut, Thomas menyampaikan, seluruh satuan pendidikan di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai ketentuan dan prinsip perlindungan terhadap peserta didik baru.

Salah satu poin penting dimaksudkan ialah melarang praktik keras segala bentuk perpeloncoan, body shaming atau celaan fisik, hingga tindakan perundungan terhadap siswa baru.

"Jadi bagian terpenting dalam MPLS kali ini adalah dilarang melakukan kegiatan perpeloncoan, body shaming, dan lainnya hingga terjadi perundungan," tegasnya.

Sejalan dengan instruksi tersebut, Disdikbud Lampung juga menekankan seluruh kegiatan MPLS wajib dilaksanakan oleh panitia sekolah tanpa melibatkan siswa senior, agar potensi intimidasi atau kekerasan tidak terjadi. Selain itu, seluruh kepala sekolah diminta untuk terlibat aktif mengawasi langsung pelaksanaan MPLS di satuan pendidikan masing-masing.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa baru merasa aman, nyaman, dan dihargai saat memulai jenjang pendidikan baru mereka. MPLS harus menjadi momentum positif yang mendidik dan membangun, bukan malah menakutkan atau melukai," katanya.

Thomas menambahkan, kegiatan MPLS tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah, melainkan juga sebagai momen penting dalam membangun karakter dan kedisiplinan siswa untuk menjalani proses pembelajaran selama tiga tahun ke depan.

Oleh karenanya, kegiatan MPLS juga akan menekankan pada sejumlah isu-isu strategis perlu dipahami sejak dini oleh para siswa. Maka dari itu, durasi MPLS umumnya berlangsung selama tiga hari, kali ini diperluas menjadi lima hari.

"Ada beberapa kegiatan yang wajib diikuti siswa, seperti sosialisasi pencegahan judi online, penyalahgunaan narkoba, bahaya pornografi, anti korupsi, bullying, dan tawuran. Termasuk juga pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan," ujar Thomas.