Polisi Temukan Beras Fortifikasi Beredar di Lampung, Ini Daftarnya

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Heri menyebutkan, temuan produk beras bermasalah tersebut sejauh ini diidentifikasi bukan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Lampung.

Meski demikian, polisi masih mendalami jalur distribusi produk tersebut, termasuk kemungkinan adanya praktik pencampuran atau pengoplosan di Lampung.

"Itu tetap dalam rangka pengawasan dan penyelidikan kita, yang jelas penelusuran dilakukan bersama Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras berada dalam koordinasi pemerintah pusat, termasuk Bareskrim Polri dan Bapanas," jelasnya.

Meski menemukan produk diduga masuk dalam daftar bermasalah, Heri melanjutkan, Polda Lampung belum melakukan penarikan secara pidana. Pasalnya, langkah itu merupakan kewenangan pemerintah melalui instansi terkait.

Selain itu, pemerintah dan Satgas Pangan telah mengimbau di tingkat penjualan, agar produk tersebut tidak dijual kepada masyarakat dan sementara disimpan hingga ada keputusan lebih lanjut.

"Terutama D4, D5, seperti supermarket, mungkin mal yang ada pasarnya, atau agen-agen, kami imbau sementara harus disimpan, tidak boleh dijualkan," tegasnya.

Heri menambahkan, Polda Lampung dan jajaran mengimbau masyarakat tidak membeli produk yang masuk dalam daftar temuan pemerintah tersebut. Itu sembari menunggu proses penarikan dan penanganan lebih lanjut.

Selain itu, polisi masih menelusuri bagaimana produk diproduksi di luar daerah tersebut bisa masuk dan beredar di wilayah Lampung. Sekaligus mengindikasikan praktik lain seperti pencampuran hingga pengoplosan.

"Kalau nanti ada edaran harus ditarik, tetapi masih ada distributor yang melakukan pendistribusian dan menjual kepada masyarakat, tentu kami akan koordinasi dengan Bapanas dan pemerintah, terutama Dinas Perdagangan dan Perizinan," imbuh Dirreskrimsus.

Berikut daftar 25 merek beras dinyatakan fortifikasi bermasalah oleh Kementan.