Belanja Modal Provinsi Lampung Semester I 2020 Baru 32 Persen

Presiden Jokowi dalam kegiatan itu juga menyebut beberapa provinsi yang belanja modalnya masih rendah. "Belanja modal coba kita lihat, Sumatra Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen), belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati," ujar residen.

Menurut Jokowi, belanja modal yang rendah, birokrasi tidak ikut berperan dalam menjalankan roda perekonomian daerah. "Birokrasi harus kita ajak, agar ada 'speed' di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri," tegas Presiden.

Presiden Jokowi menyatakan, saat ini tak bisa berharap dari investor untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. "Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita," ujar Jokowi.

Presiden juga meminta seluruh gubernur tidak mengerem atau menghentikan belanja pemerintah. Menurut dia, jika ingin ekonomi provinsi cepat pulih maka belanja pemerintah harus dipercepat. "Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan, sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," tegasnya.

Jokowi mengingatkan kredit perbankan yang dulu bisa tumbuh 12 persen, 13 persen atau 8 persen, juga tidak bisa lagi diharapkan. "Sekali lagi, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, saya berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat. Karena itu akan menaikkan konsumsi domestik kita, konsumsi rumah tangga kita yang di kuartal kedua ini turun, anjlok," ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengingatkan para gubernur untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di kuartal III 2020 karena periode itu merupakan momentum pemulihan ekonomi Tanah Air pada tahun ini. Hal itu disampaikannya merujuk ia memperoleh proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal II 2020 kemungkinan menurun ke minus 4,3 persen, setelah di kuartal I 2020 masih bisa bertumbuh positif di 2,97 persen.

“Di semester kedua, terutama di kuartal ketiga, kita harus berani berbuat sesuatu untuk ini diungkit ke atas lagi. Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga 2020. Kalau kita tidak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa,” kata Presiden dalam pengarahan kepada para gubernur mengenai percepatan belanja APBD di Istana Kepresidenan Bogor, yang dimuat di laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu.

Presiden mengatakan jika para gubernur tidak bisa memanfaatkan momentum ekonomi di kuartal III, maka jangan harap ekonomi dapat terungkit di kuartal IV 2020. Namun, Presiden tetap mengingatkan agar para gubernur tetap mengatur keseimbangan antara “rem” dan “gas” dalam membuat kebijakan untuk menangani masalah kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai kegiatan ekonomi dipacu, namu berakibat buruk pada kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Tidak bisa kita ngegas yang hanya ekonominya saja tidak bisa, ya COVID-19-nya juga nanti malah naik ke mana-mana, tidak bisa. Dua-duanya ini harus betul-betul digas dan remnya diatur betul,” ujar Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan ekonomi global terus dilanda ketidakpastian. Menurut Presiden, jika Indonesia menerapkan isolasi wilayah (lockdown) pada beberapa waktu lalu, mungkin ekonomi Indonesia akan minus hingga 17 persen. Maka dari itu, kata Presiden, Indonesia cukup beruntung karena kondisinya tidak separah ekonomi negara-negara lain.