Awbimax Dipolisikan, Taufik Basari: Tangkap Aspirasinya Bukan Orangnya

Dikatakan Tobas, permasalahan infrastruktur sebagaimana telah disampaikan pemuda asal Kabupaten Lampung Timur tersebut adalah keluhan nyata saat ini dan benar terjadi di tengah-tengah masyarakat Provinsi Lampung.

"Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1, saya akui setiap kali berkeliling bertemu masyarakat keluhan paling utama dan selalu ditanyakan warga soal infrastruktur jalan," ucapnya.

Bahkan dirinya juga ikut merasakan kesulitan medan ditempuh saat mengunjungi masyarakat Lampung, karena akses infrastruktur buruk. "Saya mengalami sendiri sulitnya medan, karena banyak jalan rusak. Saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima yakni, masih sangat banyak jalan rusak menyulitkan akses kehidupan masyarakat" sambung Tobas.

Lebih lanjut aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung itu, ditekankan Tobas tidak boleh dijawab dengan hanya sekadar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran semata. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran.

Harapannya, tentu pemikiran itu dapat melahirkan dan memiliki strategi-strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur di Provinsi Lampung.

"Pendapat saya, kalau pembangunan infrastruktur selama ini terjadi di Lampung seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus itu diubah cara pandangnya," beber Taufik.

Begitu juga dengan rencana-rencana pembangunan di Provinsi Lampung masih belum selesai, Tobas menambahkan, semisal terjadi pada mega proyek Kota Baru, Lampung Selatan. Itu tentunya perlu disegerakan dan didukung bersama agar tidak terbengkalai

"Tentunya agar dapat optimal terlaksana, maka perubahan paradigma dengan memberdayakan masyarakat saat mengambil keputusan dan kebijakan dapat membantu terlaksananya harapan itu," kata kader Partai NasDem tersebut.

Ia pun mengingatkan, agar tak terlalu banyak membuang energi tidak perlu untuk memproses persoalan ini. Namun justru sebaliknya, hal semacam ini harus dilihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik.

"Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat, untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit," tandas Tobas.