Audit Korupsi DLH Bandar Lampung Mulai Diproses, Siapa Tersangka?
Bandar Lampung, IDN Times - Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mulai mendalami potensi kerugian keuangan negera pada kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemungutan retribusi sampah di DLH Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Hutamrin mengatakan, proses penghitungan kerugian keuangan negara tersebut kini telah diserahkan dan masih berproses di kantor akuntan publik, Jakarta.
"Masih penghitungan kerugian negara dari auditor independen, sekarang pemeriksaan saksi ahli dari auditor independen. Ini biar cepat," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (1/11/2022).
1. Sudah periksa sekitar 80 saksi
Dalam proses tahap penyidikan kasus, Hutamrin mengungkapkan, tim penyidik kini kurang lebih telah memanggil dan memeriksa saksi berkaitan dengan perkara tersebut sebanyak 80 orang.
Seluruh saksi tersebut diperintah berkaitan dengan data dan faktanya, kemudian penyidik bakal mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap terang orang-orang terlibat dalam pusaran korupsi tersebut.
"Jadi kita tidak mengada-ada siapa-siapa yang diperiksa, semua berdasarkan fakta dan data. Ini tidak bisa menspekulasikan siapa-siapa saja, tapi perlu ditegaskan kembali siapapun terlibat pasti akan diperiksa," ungkap Aspidsus.
2. Penetapan tersangka masih berproses
Terkait penetapan tersangka, Hutamrin menyebut, hal tersebut merupakan kewenangan penuh tim penyidik. Meski demikian, itu akan langsung terealisasi pascakejaksaan mengantongi penuh pembuktian keterlibatan seseorang dalam perkara.
"Itu kewenangan penyidik yang melakukan ekpose terhadap hasil pemeriksaannya, setelah itu baru nanti ditetapkan siapa tersangkanya," imbuhnya.
Terkakt urusan tersebut, ia melanjutkan pihak penyidik masih perlu menunggu hasil resmi laporan audit kerugian keuangan negara dari akuntan independen. "Belum tahu, nanti ahli yang menyimpulkan berapa-berapanya (orang ditetapkan tersangka)," sambung Hutamrin.
3. Dugaan selisih retribusi sampah mencapai Rp34 miliar
Ihwal perjalanan kasus korupsi ini, Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra menambahkan, dalam proses penyelidikan diketahu tim penyidik telah menemukan fakta perbedaan antara jumlah cetakan karcis retribusi, dengan jumlah karcis porporasi dan yang diserahkan ke petugas pemungut retribusi.
Berdasarkan temuan selisih tersebut, penyidik kemudian menemukan pembayaran retribusi sampah dari masyarakat tidak disetorkan sepenuhnya ke kas daerah, dan malah dipergunakan untuk kepentingan lain dan pribadi orang tertentu. Rinciannya, Rp5.070.275.600 di tahun anggaran 2019, Rp7.806.667.000 (2020), dan Rp21,8 miliar (2021).
"Total perkiraan selisih pungutan retribusi yang diduga tak disetorkan ke kas negara, sebesar Rp34.676.942.600," tandas Kasi Penkum.
