DPRD Kota Bandar Lampung Sebut Pembayaran Gaji Guru PPPK Bikin Rancu
Tidak ada penambahan dana dari pusat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Anggota DPRD Komisi IV Kota Bandar Lampung, Ali Wardana menegaskan tidak ada tambahan penerimaan alokasi khusus pemerintah pusat, untuk pembayaran uang honor alias gaji bagi para guru tenaga PPPK di Kota Bandar Lampung.
Pernyataan tersebut merespon klaim para guru PPPK Bandar Lampung telah mengadu kepada Hotman Paris Hutapea ihwal tunggakan gaji 9 bulan, sejatinya telah disetorkan Kementerian Keuangan ke Pemkot di dua periode pembayaran Rp43 dan Rp38 miliar.
"Masalah dana sudah kita sampai, katanya ada dana masuk di tingkat Pemkot. Dana kita tidak ada, dananya tetap, tidak ada tambahan. Nah ini juga yang menjadi rancu bagi kita, ada tambahan dana gaji untuk P3K, sementara tidak ada penambahan keuangan," ujarnya saat dimintai keterangan di SMPN 16 Bandar Lampung, Senin (26/9/2022).
Baca Juga: DPR Bilang DAU Gaji Guru PPPK Sudah Cair, Pemkot Balam: Itu Bohong
1. Kebutuhan tanggungan keuangan Pemkot Bandar Lampung tidak berbanding lurus dengan penambahan
Ari menjelaskan, penambahan kebutuhan tanggungan keuangan Pemkot Bandar Lampung terhadap guru tenaga PPPK, sejatinya tidak berbanding lurus dengan penambahan uang masuk dari pemerintah pusat ke Kota Bandar Lampung.
"Ini permasalahannya, kawan-kawan bisa cek langsung ke Kepala Keuangan Pemerintah Kota, tempat keuangan Pemkot Bandar Lampung keluar masuk," ucapnya.
Meski demikian, pihaknya telah memperjuangkan hak gaji para guru PPPK tersebut melalui perubahan APBD Kota Bandar Lampung 2022. "Kami sudah pernah bertemu dengan P3K, awalnya menuntut SK. Itu sudah kita perjuangkan, termasuk di APBD perubahan agar mendapatkan gaji sesuai yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandar Lampung," lanjut dia.
Baca Juga: Gaji Nunggak 9 Bulan, Guru PPPK Bandar Lampung Curhat ke Hotman Paris