Sengketa Pilwali Bandar Lampung Jadi Sorotan DPR, Mendagri dan DKPP

2. KPU kota mendapat banyak saran dari KPU RI

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedy Triadi menyampaikan, pihaknya banyak mendapat saran dari divisi hukum KPU RI terkait materi jawaban dan daftar alat bukti.

"Kami merasakan dukungan dan support dalam menghadapi masalah sengketa hukum. Masukan dan saran dari KPU RI sangat penting dan menjadi perhatian kami dalam menghadapi sengketa hukum di MA dan MK," jelasnya.

3. Sengketa Pilkada Lampung jadi perkara pertama di MA awal 2021

KPU Kota Bandar Lampung secara resmi memasukan jawaban sebagai termohon ke panitera muda tata usaha negara (TUN) MA, Rabu (20/1/2021). Sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 pasal 18 ayat 4 menyatakan, sejak pemberitahuan   pemohonan disampaikan panitera tata usaha negara MA, maka termohon memiliki waktu tiga hari memasukan jawaban dan alat bukti ke panitera MA.

"KPU kota sebagai termohon sudah memasukan jawaban dan daftar alat bukti ke MA dan diterima oleh Arif Donovan koordinator TOR HUM dan PK panitera muda TUN MA," ujar Dedy Triyadi.

Ia menjelaskan, jawaban dan daftar alat bukti dalam sengketa pilkada ini, tercatat sebagai perkara pertama tahun 2021 di TUN MA. Tanda bukti penerimaan dan bukti termohon atas permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan No1/BJT/2021/1/P/PAP/2021 tanggal 20 januari 2021 ditandatangani Arif Donova selaku Panmud TUN MA.