KPU: 6.821 Dukungan DPD Lampung Tidak Memenuhi Syarat 

2. Dukungan berstatus TMS tidak dapat diajukan kembali

Sementara itu, terkait katagori dukungan BMS salah satunya yakni memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi pada formulir daftar pendukung model F1 tidak ada atau sebaliknya. Sehingga sesuai PKPU Nomor 10 Pasal 69 Poin 45, dukungan BMS masih dapat diajukan kembali dalam masa perbaikan dari 16-22 Januari.

"Tapi dukungan berstatus TMS itu tidak dapat diajukan kembali," ujar Ismanto.

Pihaknya meminta balon DPD yang akan menyampaikan masa perbaikan agar memastikan kembali dukungan tersebut apakah sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau belum.

"Sekarang sudah bisa cek DPT online itu harus satu-satu dicek. Karena dukungan ini salah satu syaratnya harus masuk dalam daftar pemilih. Kalau tidak dicek, ketika dia tidak masuk ke dalam daftar pemilih statusnya langsung TMS," jelasnya.

3. Bawaslu akan pastikan dukungan tersebut nyata

Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P Langgar, terdapat tiga potensi dugaan terkait data DPD saat ini. Menurutnya, Bawaslu akan membuktikan apakah benar dukungan tersebut nyata atau dapat dari sembarang tempat.

"Karena kalau kita melihat dari indikasi awal, di form F1 ada nama, NIK dan tanda tangan. Secara terlihat kok nampaknya tanda tangan ini goresannya sama," kata Iskardo saat ditemui di Kantor KPU Lampung, Senin (16/1/2023).

Menurutnya, Bawaslu akan memastikan apakah di dalam dukungan tersebut ada TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu dan seterusnya. Sebab, Bawaslu mendapat laporan bahwa ada panwascam masuk dalam dukungan.