TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Lampung

KPK Lelang Tanah 18.515 Meter Persegi Milik Zainudin Hasan

Lelang eksekusi barang rampasan

djkn kemenkeu
Verified
Martin Tobing

Bandar Lampung, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan lelang eksekusi barang rampasan di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung. Objeknya satu bidang tanah di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, KPK akan melakukan lelang eksekusi barang rampasan di muka umum sebagai upaya tetap memberikan pemasukan bagi kas negara. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Januari 2020 atas nama Zainudin Hasan.

Barang rampasan milik eks bupati Lampung Selatan yang akan dilelang itu merujuk Buku Tanah nomor 127 Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 18.515 meter persegi. Tapi tanah itu tidak dilengkapi dengan Surat Hak Milik.

Baca Juga: KPK Serahkan Barang Bukti TPPU Zainudin Hasan ke Pemkab Lamsel

1. Lelang digelar 16 Februari 2021

IDN Times/Muhamad Iqbal

Lelang eksekusi barang rampasan itu digelar 16 Februari 2021 mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir di hari yang sama di KPKNL Bandar Lampung Jalan Basuki Rahmat Nomor 12 Bandar Lampung. Cara penawaran closed bidding dengan mengakses www.lelang.go.id.

Ali Fikri mengatakan, peserta lelang dapat memberikan harga limit sebesar Rp4.390.590.000 dan uang jaminan sebesar Rp1 miliar.

“Penetapan pemenang lelang setelah batas akhir penawaran. Pelunasan harga lelang lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Bea lelang pembeli dua persen dari harga lelang,” paparnya dalam pernyataan tertulis, Rabu (20/1/2021).

2. Pejabat daerah diminta lapor kekayaan di LHKPN paling lambar 31 Maret 2021

(Ilustrasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) elhkpn.kpk.go.id

KPK juga  mengingatkan para pejabat di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung untuk melaporkan kekayaan mereka melalui LHKPN. Itu merujuk Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020.

"Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," terang Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding.

Ipi menambahkan, terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan peraturan terbaru tersebut.

Baca Juga: JPU KPK: Mustafa Terima Komitmen Fee Rp14 Miliar, Gratifikasi Rp51,2 Miliar

Topik:
KPK
Zainudin Hasan
lampung selatan
bandar lampung
lelang
Berita Terkini Lainnya

Duh! Anggota DPRD Tanggamus Korupsi Dana Perjalanan Dinas Rp7,7 Miliar

Tumpukan Sampah jadi Sandaran Kapal, Nelayan Tak Mau Dermaga Beton

RUU Kesehatan Disahkan, Ketua IDI Lampung: Tak Jawab Tantangan Medis

Puskesmas Way Halim II Inisiasi Layanan Kesehatan Ramah Disabilitas

Ops Patuh Krakatau 2023! Polisi Tilang 12 Pelanggar di Bandar Lampung

Penyelundupan 4,7 Ton Daging dan Jeroan Kerbau Digagalkan di Bakauheni

Curi Puluhan Juta untuk Belanja Online, Remaja Pringsewu Ditangkap

Pria Paruh Baya di Lamteng Perkosa Gadis Difabel hingga Hamil 5 Bulan

H+1 Pasca Clean Up Pantai Sukaraja oleh Pandawara, Masih Banyak Sampah

Viral! Nama Pantai di Google Maps Diubah jadi Pantai Pandawara Sukaraja