3 Pilkada Lampung Vs Kotak Kosong, Kaderisasi dan Nyali Parpol Disoal

Melihat kondisi ini, Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansah mengatakan, parpol di Lampung masih enggan mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas harus dipenuhi partai atau gabungan Parpol peserta Pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.

Faktanya, parpol parlemen maupun gabungan parpol nonparlemen tak berani mengusung calon kepala daerahnya masing-masing dan memanfaatkan putusan MK tersebut.

"Bisa kita lihat, setelah pendaftaran kemarin ada tiga kabupaten yang satu pasangan melawan kotak kosong, harusnya, kalau parpol punya niat baik membentuk demokrasi yang kompetitif sudah ada ruang diberikan MK dalam mengistimewakan dan menghargai suara partai. Jadi jangan takut," ujarnya dikonfirmasi, Selasa (3/9/2024).

Menurut Candrawansah, kehadiran putusan MK Nomor 60 ini sejatinya bisa menggeliatkan kontestasi Pilkada 2024 dengan menghadirkan beberapa kandidat kepala daerah. Misalnya, dampak positif seperti terjadi di Kota Bandar Lampung membuat PDIP tanpa koalisi mengusung paslon wali kota dan wakil wali kotanya sendiri.

Kemudian turut terjadi di Kota Metro semula diprediksi hanya ada satu paslon petahana, namun Demokrat justru mengusung penantang wali kota dan wakil wali kota incumbent. Kondisi hampir serupa juga terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, mulanya digadang-gadang hanya ada paslon merupakan istri dari bupati petahana.

"Artinya ada nilai positif untuk pencalonan kepala daerah pascaputusan MK. Jadi parpol nonparlemen di Lampung seharusnya berani mengusung pasangan calonnya sendiri," ucapnya.

Berkaca dari kondisi ini, Candrawansah melanjutkan, parpol sejatinya mempersiapkan para kadernya sejak jauh-jauh hari, untuk bisa bertarung meraih simpati masyarakat dan dipilih pada kontestasi Pilkada 2024.

"Situasi sekarang parpol justru berlomba-lomba mencalonkan pihak atau orang dari kader partai lain. Padahal buat apa mereka berkompetisi hanya untuk melihat elektabilitas dan popularitas calon lain, hingga mereka bersatu dan berkoalisi," jelasnya.

Dikatakannya, peta politik di Lampung saat ini parpol justru bersatu membuat koalisi gemuk hingga menghasilkan satu calon kepala daerah, guna melawan kotak kosong. "Berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya, kita tinggal menunggu niat baik dari parpol mengusung paslon sendiri ketika Pilkada mendatang," tandasnya.