Vaksinasi Guru di Lampung 50 Persen, Belajar Tatap Muka Belum Digelar

Sulpakar menilai, langkah kebjiakan dilakukan Pemprov Lampung ini merupakan bentuk perlindungan terhadap guru dan siswa. Itu agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung.

"Kita melihat masih ada kekhawatiran beberapa kabupaten/kota, jika dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka," imbuh dia.

Hal serupa ikut diamini Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus. Ia menyampaikan dan meminta secara langsung kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi agar menunda pelaksanaan kegiatan PTM siswa di sekolah-sekolah hingga 2 minggu ke depan.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Provinsi Lampung hingga detik ini belum dapat dikategorikan masuk zona aman COVID-19. Terlebih, dari total 15 kabupaten/kota terdapat 1 zona merah dan sisanya zona oranye.

"Kita harus sangat cermat dalam memberikan izin PTM ke sekolah - sekolah di kabupaten/kota," kata dia.

Wali Kota Metro, Wahdi melakukan peninjauan terhadap simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sejumlah sekolah di Kota Metro. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan apakah lembaga pendidikan sudah siap jika dilakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka.

Sekolah yang ditinjau di antaranya, SMP Negeri 2 Kota Metro, TK Pertiwi dan SMP Muhammadiyah 1 Kota Metro.

Dalam peninjauan tersebut, pihak lembaga pendidikan menerapkan simulasi dengan dua sistem, belajar secara outdoor dan indoor dengan pembatasan kapasitas dan prokes ketat.

"Nanti kalau memang sudah diizinkan segala persiapan untuk menyongsong KBM tatap muka harus maksimal," kata Wahdi,

Wahdi meminta kepala sekolah memberi informasi kepada seluruh orantua murid apabila KBM sudah siap dilakukan. Pihaknya juga berharap, sekolah yang menerapkan KBM tatap muka ada perjanjian dengan para wali murid agar KBM berjalan lancar.

“Segala sesuatunya harus disiapkan, mulai dari guru terutama, guru semuanya harus sudah divaksin, dan harus dibedakan apabila ada murid kontak erat dengan keluarga yang terpapar COVID-19 dan tidak kontak erat dengan yang terpapar COVID-19,” terangnya.

Menurut Wahdi, berdasarkan hasil tinjauan, simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 2 maupun TK Pertiwi sudah cukup baik dan sesuai dengan SKB 4 Menteri.

Kemudian pengaturan belajar dilakukan per sesi, sehingga tidak langsung masuk semua. Selain itu, orangtua wajib mengantar dan menjemput anaknya.

"Dari hasil tinjauan sudah baik namun masih akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu sembari menunggu keputusan pemerintah pusat terkait kapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut," tutur Wahdi.

Bupati Tanggamus Dewi Handajani menyatakan, PTM di wilayah setempat masih harus menunggu kajian ulang. Itu lantaran, kabupaten setempat baru terlepas dari zona merah dan kini berstatus PPKM level 3.

“Kami masih mengkaji, karena bagi saya keselamatan tetap dikedepankan. Jangan sampai ini dilaksanakan belajar bertatap muka malah menimbulkan klaster baru,” katanya.

Dewi tak menampik, ada aturan dari Kemendikbud Ristek menyatakan wilayah PPKM level 3 diizinkan sekolah melakukan PTM.  “Kasus (COVID-19) sudah menurun, angka kematian sudah nol, jangan sampai kondisi ini membuat lega sehingga kita lalai dan abai," ujarnya.

"Jangan sampai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanggamus tidak terkendali lagi, saya berharap semua pihak untuk bersabar karena bagaimana pun juga keselamatan masyarakat yang diutamakan,” tegasnyaa

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana mengatakan, untuk melakukan PTM tidak hanya dilihat dari tingkatan kategori zona dan level penyebaran pandemik di suatu wilayah tertentu.

"Pembelajaran pun tidak tatap muka penuh, tetapi dengan blended. Dalam artian, ada waktunya bertatap muka dan ada waktunya mereka melakukan secara daring, serta kapasitas masuk sekolah hanya bisa 50 persen," terangnya.

"Namun tetap,dalam hal ini menilai pentingnya memperhatikan zonasi. Beberapa kabupaten baru saja lepas dari zona merah, walaupun mereka berada di level 3 PPKM," sambung Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Lampung tersebut

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung, jumlah guru sudah mendapatkan vaksinasi di Lampung sudah mencapai 50 persen.

Oleh karenanya, Reihana pun mengatakan, pihaknya juga hingga kini masih terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksinasi bagi tenaga pengajar dan guru-guru. Itu agar dapat segera melaksanakan PTM di Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengambil suatu kebijakan tentunya memperhatikan beberapa hal, tidak hanya syarat yang di berlakukan pada saat PPKM," ucap dia.

Di samping itu, zonasi dari kacamata epidemiologi suatu daerah dilihat dari angka positif rate suatu kabupaten dan rasio kontak erat juga menentukan PTM dikemudian hari. "Ini termasuk pada BOR Rumah Sakit, jumlah kasus positif, dan jumlah kematian. tandasnya.