Tiga ASN Lampung Tersandung Kasus Korupsi dan Penipuan, Ini Kata Gubernur

Menurut Arinal, tidak ada kata ampun ataupun toleransi bagi ASN, yang melakukan tindakan kriminalitas. Pasalnya, itu bukan perilaku terpuji yang mencerminkan pemegang profesi pelayanan masyarakat di pemerintahan.

"Karena kita mau bekerja sama-sama, dalam membangun Lampung dengan penuh kepercayaan dari masyarakat. Sehingga, tidak ada cerita yang tidak bagus ke depannya buat kita semua," ucapnya usai melantik 67 Pejabat baru Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional, di Balai Keratun, Pemrov Lampung, Senin (5/4/2021).

Menyikapi kasus Nona Lestari, Arinal menilai sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bapenda Lampung Wilayah VI di Lampura, tidak sepatutnya melakukan penipuan terhadap masyarakat. Itu, dikarenakan memiliki penghasilan tetap dan tunjangan jabatan yang cukup.

"Penghasilan bagus, tunjangan bagus, tapi saya heran masih saja merasa kurang," tukas Arinal

Selain itu, Arinal merasa malu lantaran iming-iming janji yang diutarakan Nona pada para korbannya. Mengingat, Surat Keputusan (SK) honorer di Provinsi Lampung diterbitkan oleh Gubernur. Oleh karenanya, ia menyayangkan tindakan tersebut.

"Saya malu, tetapi ini coba dimainkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Maka, ini berat buat saya dan berat hukumannya buat dia," tegas Arinal.

Di sisi lain, Arinal mengaku perihatin pasca penetapan Edi Yanto sebagai tersangka kasus pengadaan bantuan benih jagung oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung. Menurutnya, Edi bukanlah tipikal orang seperti itu.

"Jadi terus terang saja. Ketika saya menerima informasi tentang Edi Yanto, karena tipenya tidak seperti itu," ucap Arinal.

Diketahui, pasca ditetapkan menjadi salah seorang tersangka, Edi Yanto secara resmi mengajukan surat pengunduran dari jabatannya saat ini yaitu, Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov) Lampung.

Kendati meski prihatin, Arinal tetap menghargai dan menerima keputusan Kejati Provinsi Lampung. "Ini sudah menjadi kenyataan, bahwa Edi Yanto dalam posisi Eselon II menjadi tersangka," tukas Arinal.

Arinal menyatakan, tipikor yang menyeret dua oknum ASN Provinsi Lampung atas pengadaan benih jagung tersebut, terjadi bukan di masa kepemimpinannya. Namun, sejak 2015 lalu.

"Kegiatan ini terjadi jauh hari, sebelum saya memimpin Provinsi Lampung. Jangan sampai, kejadian ini terjadi seolah-olah di bawah kepemimpinan gubernur sekarang. Ini merupakan kasus lama dan baru dieksekusi sekarang," kata Arinal.

Menurutnya, Edi Yanto merupakan korban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Itu, dikarenakan ia mendatangi apa yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung waktu itu.

"Surat keputusan itu dia tandatangani saat yang bersangkutan menunaikan ibadah, sehingga saat waktu perjanjian sudah sangat mepet. Ia lah, yang menandatangani itu. Tetapi, saya dengar ada toleransi dari BPK asalkan anggaran tersebut dikembalikan," papar Arinal. 

Dalam kasus ini, Arinal menilai, pihak rekanan dari pengusaha lah yang seharusnya bertanggungjawab, dikarenakan mempergunakan anggaran secara sepihak dan berlebihan.

"Dia harus tanggungjawab, karena sudah mengorbankan dua orang staf saya. Jangan mau untung terus. Coba tanya ke pengusahanya, jangan tanyakan ke saya saja," tukas Arinal.

Selain itu, ia juga telah memintai Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, guna segera mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Edi Yanto. "Saya tidak mau ada kekosongan, hilang satu tumbuh seribu," tegas Arinal.