Comscore Tracker

Korupsi Dana Hibah KONI, Kejati Periksa 5 Pejabat Pemprov Lampung

Pemeriksaan meminta fakta hukum tindak pidana

Bandar Lampung, IDN Times - Tim Jaksa Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa 5 pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebagai saksi. Itu terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung tahun anggaran 2020, Senin (24/1/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Heffinur mengatakan, pemeriksaan terhadap 5 saksi dilakukan untuk memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana.

"Pemeriksaan meliputi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri untuk menemukan fakta hukum tentang Tipikor yang terjadi dalam penyalahgunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2020," ujarnya, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Kasus Penyimpangan Dana Hibah KONI Lampung Rp29 Miliar Naik Penyidikan

1. 5 saksi diperiksa Kejati Lampung

Korupsi Dana Hibah KONI, Kejati Periksa 5 Pejabat Pemprov LampungKepala Kejati Lampung Heffinur (IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut Heffinur menjelaskan, pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) COVID-19.

Kelima saksi diperiksa mereka masing-masing inisial BD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 2019; MN, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); HL, Wakil Ketua Umum I KONI; HW, Kepala Bapeda Provinsi Lampung; dan FR, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Mereka seluruhnya diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2020," kata Heffinur.

2. Tindaklanjut lanjut penetapan perkara di tahap penyidikan

Korupsi Dana Hibah KONI, Kejati Periksa 5 Pejabat Pemprov LampungJurnalis Suara.com, Ahmad Amri menerima tindakan intimidasi saat hendak melakukan tugas jurnalistik meliputan di lingkungan Kantor Kejati Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Pemeriksaan itu merupakan tindaklanjut Kejati Lampung terhadap penetapan status perkara yang sebelumnya telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Heffinur menyebutkan, langkah ini menyusul serangkaian proses penyelidikan telah dilakukan tim penyidik.

"Tahap penyidikan ini bersifat umum. Dari proses penyelidikan awal, maka kami simpulkan terjadi dugaan penyimpangan terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan KONI Lampung," imbuhnya.

3. Penyimpanan dana hibah sebesar Rp29 miliar

Korupsi Dana Hibah KONI, Kejati Periksa 5 Pejabat Pemprov LampungIlustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam proses pengelolaan dana hibah tersebut, Kejati Lampung menduga besaran penyimpangan tersebut sebesar Rp29 miliar lebih. Uang itu merupakan hasil pencairan tahap pertama atas pengesahan dana anggaran 2020 senilai Rp60 miliar.

Rencananya, Rp29 miliar ini bakal dianggarkan KONI Lampung sebagai anggaran kegiatan pembinaan prestasi, anggaran partisipasi, dan anggaran, kesekretariatan, dan lain-lain.

"Namun dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi penyelewengan dana hibah, dilakukan KONI Lampung bersama sejumlah pengurus cabor (cabang olahraga)," tandas Heffinur.

Baca Juga: Kejati Lampung Resmi Bentuk Tim Satgas Mafia Tanah hingga Mafia Pupuk

Topic:

  • Martin Tobing

Berita Terkini Lainnya