Soroti Jawaban JPU, Kuasa Hukum Arinal Pertanyakan Konstruksi Dakwaan

Radhitya melanjutkan, sejumlah bagian dalam jawaban JPU menyatakan persoalan yang dipertanyakan tim hukum harus dibuktikan dalam persidangan atau telah masuk ke dalam pokok perkara.

Salah satunya ialah terkait legalitas PT LJU dan PT LEB serta hubungan sebab akibatnya. JPU, kata dia, menyatakan persoalan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan.

Pernyataan serupa juga disampaikan JPU terkait hubungan sebab akibat, antara unsur memperkaya dengan kerugian keuangan negara dinilai telah masuk dalam pokok perkara.

"Menurut kami, justru di situlah letak persoalannya. Yang kami persoalkan bukan pembuktiannya, tetapi kejelasan konstruksi dakwaannya," ucap Radhitya.

Radhitya menegaskan, proses pembuktian memang dilakukan dalam persidangan. Namun, sesuatu hal hendak dibuktikan tersebut harus terlebih dahulu dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan.

"Terdakwa tidak boleh diminta menunggu proses pembuktian hanya untuk mengetahui secara pasti konstruksi perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya," lanjut dia.

Tim hukum Arinal turut menyoroti konstruksi kerugian keuangan negara senilai Rp268,76 miliar tercantum dalam dakwaan. Radhitya mengatakan, dalam dakwaan seluruh dana PI 10 persen sebesar USD17,286 juta ditambah penyertaan modal Rp10 miliar dikonstruksikan sebagai kerugian negara.

Padahal, lanjut dia, dakwaan juga menguraikan bahwa dana tersebut pernah berada dalam rekening PT LEB, deposito, dividen, laba ditahan, maupun aset badan usaha daerah.

"Terhadap persoalan tersebut, Penuntut Umum kembali menyatakan bahwa dasar dan metode yang digunakan BPKP untuk menjadikan keseluruhan nilai tersebut sebagai actual loss baru akan diterangkan oleh ahli dalam tahap pembuktian," tegasnya.

Menurutnya, pandangan tersebut menjadi persoalan fundamental bagi tim penasihat hukum. Pasalnya, jika seluruh dana dinyatakan sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti, maka konstruksi dakwaan semestinya dapat menjelaskan secara terang bagaimana angka tersebut terbentuk.

"Bagaimana hubungan kausalnya dengan perbuatan konkret yang dituduhkan kepada Arinal Djunaidi," sambung Radhitya.

Selain persoalan kerugian negara, tim penasihat hukum juga mencermati pernyataan JPU mengenai penyertaan pidana. Radhitya mengatakan, JPU menyatakan seseorang yang menduduki jabatan tertentu tidak serta-merta dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku bersama.

"Pernyataan itu penting. Karena sejak awal itulah yang kami pertanyakan. Apa perbuatan konkret Arinal Djunaidi, apa kontribusi konkretnya, dengan siapa perbuatan itu dilakukan, dan bagaimana perbuatannya secara langsung menimbulkan kerugian negara yang didakwakan?" kata dia.

Sejalan atas jawaban JPU tersebut, pihaknya hanya meminta agar prinsip dasar hukum acara pidana diterapkan dalam perkara ini. Menurutnya, seorang terdakwa harus mengetahui secara terang perbuatan yang dituduhkan kepadanya, agar dapat menggunakan hak pembelaan secara efektif.

"Untuk terkait dengan putusan sela atas perlawanan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim," lanjut Radhitya.

Dalam proses persidangan masih bergulir, Radhitya menambahkan, pihaknya amat menghormati independensi pengadilan dan meyakini majelis hakim akan menilai secara objektif, apakah surat dakwaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

"Kami menghormati independensi pengadilan dan meyakini majelis hakim akan menilai secara objektif, apakah surat dakwaan tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh KUHAP," imbuh Radhitya.