Serikat Buruh di Lampung Soroti THR Ojol, Kritik Status Hubungan Kerja

Selama persoalan hubungan ketenagakerjaan dimaksud tidak memiliki dasar hukum, Joko melanjutkan, persoalan THR bagi pengemudi ojol akan terus berkutat setiap tahun. Pasalnya, para pengemudi dituntut aktif bekerja hingga sebelum hari lebaran, kemudian baru ditunaikan program insentif tersebut.

Menurutnya, kebijakan pihak aplikator itu tidak bisa dikatakan sebagai THR tapi sebatas upah dikarenakan sudah bekerja di hari menjelang lebaran. Sedangkan pemberian THR sejatinya ditunaikan dalam bentuk non upah.

"Bila dilihat secara hemat yang terjadi di lapangan, ada beberapa titik yang memperlihatkan ketidaksetaraan dalam hubungan kerja ini. Misalnya, dari sisi pengemudi yang pernah mengalami penurunan pendapatan secara ekstrim setelah dihilangkannya skema insentif bonus berdasarkan pencapaian kerja," ucapnya.

Alhasil, para ojol harus menutupi kekurangan pendapatan tersebut dengan bekerja di luar ambang batas jam kerja formal rata-rata jam kerja 14-16 jam sehari, ditambah sifat pekerjaan ditentukan algoritma pada platform aplikasi. "Pekerjaan para ojol seringkali mengalami kerja-kerja rentan, dalam arti, dihadapkan pada kondisi kerja kurang baik tanpa jaminan perlindungan sosial dan kesehatan dari BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan," lanjut Joko.

Berkaca dari situasi dan kondisi pekerjaan tersebut, Joko menegaskan, praktik serupa merupakan buah kelalaian negara terhadap rakyatnya. Itu dikarenakan persoalan status hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan platform dinilai problematis dan terlalu lama dibiarkan oleh pemerintah.

"Ini jelas mempertontonkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak cukup responsif atau gagap dalam melihat fenomena di dunia ekonomi yang sebenarnya tidak terlalu baru, dengan munculnya jenis pekerjaan baru seperti ojek online," kata dia.

Lebih lanjut FPSBI-KSN memandang upaya reformasi hukum di Indonesia masih belum mampu melindungi hak-hak ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojol. "Kalau kita lihat, ada kemungkinan dikarenakan interpretasi dari unsur-unsur hubungan kerja yang masih terlalu sempit dan belum dapat mengikuti perkembangan zaman," lanjutnya.

Berkaca dari serangkaian persoalan tersebut, Joko mendesak pemerintah mempertegas soal status hubungan kerja para ojol dan kurir online dengan pihak aplikator, sehingga segala hak ketenagakerjaan sebagaimana bunyi dalam undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO bisa ditunaikan tanpa terkecuali.

Kemudian Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) turut didorong bersikap tegas bagi aplikator yang tidak menaati SE THR dan peraturan ketenagakerjaan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

"Dan kepada seluruh perusahaan aplikator untuk mematuhi segala aturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta perusahaan aplikator dan kurir dalam memberikan THR kepada ojol sebagaimana pernyataaan dari pemerintah," imbuhnya.