Satgas Polri Soroti Distribusi Minyak Goreng dan Pupuk Subsidi Lampung

Lebih lanjut Hotman menjelaskan, timnya telah melakukan pendalaman terkait barang pokok terkhusus minyak goreng dan pupuk bersubsidi di Lampung. Hasilnya, pemda kabupaten/kota seperti tidak berdaya untuk mengintervensi ketersediaan minyak goreng.

Penyebabnya, pemda sama sekali tidak diberi akses untuk hanya sekadar melihat para pengecer minyak goreng di masing-masing wilayah.

"Mereka sangat tergantung hanya pada niat produsen dan distributor, yang mendistribusikan minyak goreng di wilayahnya. Untuk pupuk bersubsidi permasalahan masih di sekitar pendataan penerima pupuk bersubsidi dan ketersediaan pupuk petani," terangnya.

Hotman menyampaikan, pengawasan kontrol kali ini teramat penting guna mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng serta pencegahan terhadap penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mendeteksi, mengkoordinasi, hingga merekomendasikan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi pada bisnis proses produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri.

"Fokus pantauan pada minyak goreng bersubsidi dan pupuk bersubsidi ini, agar sesuai peruntukan dan tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak berhak," ungkap Hotman.

Meski menemukan beberapa kendala terkait distribusi minyak goreng dan pupuk bersubsidi, Hotman tetap mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, yang telah menemui dan mendukung penuh pelaksanaan tugas tim satgasus selama di Lampung.

"Terimakasih kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta jajaran telah terbuka dan mendampingi kami selama di Lampung, kami harapkan temuan ini bisa segera ditindaklanjuti," tandasnya.