Satelit Lampung-1 Bisa Pantau Pertanian dan Bencana, Klaim Tanpa APBD
- Satelit Lampung-1 dijadwalkan meluncur 5 Agustus 2026 dari Shandong, Tiongkok, melalui kolaborasi Pemprov Lampung, STAR.VISION Aerospace, dan koordinasi BRIN.
- Gubernur menyatakan pengembangan satelit tidak memakai APBD karena dimiliki serta dioperasikan STAR.VISION; Pemprov akan memanfaatkan data untuk layanan publik dan kebijakan.
- Teknologi hyperspectral berbasis AI ditujukan memantau pertanian, bencana, lingkungan, dan infrastruktur, sementara sejumlah SDM Lampung akan mendapat pelatihan teknologi satelit di Tiongkok.
Bandar Lampung, IDN Times - Provinsi Lampung memasuki babak baru pemanfaatan teknologi antariksa. Itu karena, Satelit Lampung-1 dijadwalkan meluncur dari lepas pantai Shandong, Tiongkok pada 5 Agustus 2026 sebagai bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites dikembangkan perusahaan antariksa STAR.VISION Aerospace.
Kolaborasi pengembangan Lampung-1 diawali penandatanganan kerja sama antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan STAR.VISION Aerospace di Shandong, Tiongkok pada 28 Mei 2025. Kerja sama itu turut dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Melalui kolaborasi tersebut, Lampung menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit hyperspectral untuk mendukung pembangunan daerah.
"Kehadiran satelit ini menjadi instrumen baru bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pembangunan berbasis data. Melalui teknologi penginderaan jauh, berbagai informasi terkait kondisi wilayah dapat diperoleh lebih cepat dan akurat untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan," ujar Mirza, sapaan akrab gubernur, Selasa (4/8/2026).
1. Klaim tak pakai APBD
Mirza menegaskan, pengembangan Lampung-1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satelit tersebut bukan merupakan aset milik pemerintah daerah, melainkan dimiliki dan dioperasikan oleh STAR.VISION Aerospace.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung nantinya memanfaatkan data dan teknologi yang dihasilkan satelit tersebut untuk mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga penyusunan kebijakan berbasis data.
"Di era sekarang, keputusan yang baik harus lahir dari data yang akurat. Lampung-1 akan membantu kita melihat kondisi daerah secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih presisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Mirza.
2. Pantau pertanian, bencana hingga pembangunan
Menurut Mirza, pemerintah selama ini disebut masih banyak mengandalkan survei lapangan untuk memetakan kondisi wilayah. Proses tersebut dinilai membutuhkan waktu dan biaya besar, sementara perubahan kondisi di lapangan dapat terjadi dengan cepat.
Melalui Lampung-1, berbagai informasi seperti kondisi lahan pertanian, kawasan hutan, daerah rawan banjir dan longsor, kualitas sungai hingga perkembangan infrastruktur dapat dipantau secara berkala dari luar angkasa.
"Teknologi hyperspectral dibawa satelit ini juga dipadukan dengan kecerdasan buatan atau AI, sehingga proses analisis data menjadi lebih cepat dan detail dibandingkan citra satelit konvensional," ucap Mirza.
Selain itu, data satelit disenut dapat dimanfaatkan untuk memantau kesehatan tanaman, sistem irigasi, kualitas wilayah pesisir dan laut, perkembangan kawasan industri, pertambangan. "Ini juga bisa dimanfaatkan untuk menghitung kepadatan kendaraan serta perubahan tutupan lahan," lanjut dia.
3. Siapkan SDM Lampung belajar teknologi satelit di Tiongkok
Selain menghadirkan akses terhadap data satelit, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemprov Lampung akan mengirim sejumlah SDM mengikuti pelatihan di Tiongkok bersama STAR.VISION Aerospace.
Nantinya, pelatihan itu meliputi teknologi satelit, pengolahan data hyperspectral, pemanfaatan AI, hingga penerapan data penginderaan jauh untuk mendukung pembangunan daerah.
"Pemprov Lampung berharap kolaborasi tersebut menjadi awal transformasi digital berbasis teknologi antariksa tanpa membebani keuangan daerah, sekaligus memperkuat pengambilan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data," imbuh gubernur.
