Sah! MK Cabut Gugatan Paslon 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo

Merujuk pembacaan putusan yang dipantau langsung melalu live streaming akun YouTube Mahkamah Konstitusi RI, ada empat poin putusan ditetapkan MK terkait Pilwali Bandar Lampung. Pertama, menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon.

Kedua, menyatakan permohonan pemohon nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai permohonan perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung ditarik kembali. Ketiga, menyatakan permohonan tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon a quo.

Keempat, memerintahkan panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 dalam buku regristrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK).

Ahmad Handoko selaku Kuasa Hukum Paslon 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo saat dikonfirmasi IDN Times, menyatakan, pihaknya tidak fokus terkait Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan MK. Justru saat ini kuasa hukum fokus Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Karena kami masih PK terhadap putusan MA yang menbatalkan keputusan KPU, kami kan mengajukan PK ke MA untuk membenarkan keputusan KPU yg mendiskualifikasi paslon 03, harusnya KPU mendukung PK kami," jelasnya.

Merujuk hal itu imbuh Handoko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung harus menunda penundaan penetapan paslon peraih suara terbanyak Pilwali. "Kan yang dibatalkan MA keputusan yang dibuat KPU. Kenapa kami upaya hukum supaya keputusan KPU itu tetap sah dan benar, kok tidak didukung?," paparnya.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menerangkan, penetapan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandar Lampung akan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan. Itu dilakukan, jika KPU Kota Bandar Lampung tidak berkirim surat terkait  penetapan jadwal pelantikan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana-Deddy Amrullah melalui sidang paripurna istimewa

"Sampai tanggal 17 Februari 2021 tidak ada surat dari KPU tentang penetapan (pemenang Pilwali) dipastikan ditunjuk Plh Wali Kota Bandar Lampung. Tidak boleh ada kekosongan jabatan dalam pemerintahan," katanya. 

Terkait Plh wali kota imbuh Wiyadi adalah sekretaris daerah. Pelantikan melalui sidang paripurna istimewa. “Mungkin tanggal 16 atau 17 nanti dan kita koordinasi terus. Jadi kita masih tunggu dari KPU, karena dasar kita Paripurna Istimewa adalah surat dari KPU,” jelas Wiyadi.