Raih 4 Penghargaan, Gubernur Arinal: Mulai dari Desa Kita Bangun Lampung

Arinal menyatakan, program terarah dan terintegrasi di pedesaan diimplementasikan Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya, berperan efektif sebagai lokomotif baru bagi kegiatan perekonomian warga desa.

Lahirnya BUMDes imbuhnya, diharapkan mampu menggerakkan mesin ekonomi di pedesaan untuk bersama-sama maju dengan unit-unit usaha milik warga yang sudah ada maupun yang baru. Indikator penting keberhasilan BUMDes adalah kemampuannya menggerakkan dan mendinamisasikan roda perekonomian di desa, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi warganya.

Unit-unit usaha yang dibangun melalui BUMDes, hendaknya diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besarnya potensi daerah termasuk pelaku bisnis (SDM) dari warga desa setempat.

Arinal menyatakan, dari 2.446 jumlah desa di Provinsi Lampung, sekarang sudah tidak ada lagi desa berstatus “sangat tertinggal.” Sebagian besar sudah “berkembang,” “maju,” dan bahkan “mandiri.”

Gubernur mengatakan, saat ini di Provinsi Lampung ada 2.188 BUMDes yang aktif dan ada 57 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Mayoritas usahanya, antara lain, budidaya ternak, jual-beli hasil bumi dan saprodi, lembaga keuangan mikro (simpan-pinjam), jasa penyewaan, perdagangan, distributor, ritel, serta usaha pariwisata lokal.

"Dampak positifnya sekarang terasa. Lapangan kerja baru ada di desa, pendapatan masyarakat meningkat, dan aktivitas perekonomian di desa semakin bergeliat," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Arinal, salah satu agenda utama Pemerintah Provinsi Lampung adalah Smart Village atau Desa Cerdas Berbasis Digital. Jumlah desa yang sudah menggunakan program Smart Village sebanyak 1.763 desa dari 2.446 desa atau 72  persen dari seluruh desa se-Provinsi Lampung.

"Inovasi untuk memajukan ekonomi perdesaan ini terus kita dorong. Sebagai bagian dari program Desa Cerdas (Smart Village), sekarang kita kembangkan ekonomi digital di desa melalui BUMDes juga. Salah satunya adalah, kita mengembangkan Elektronik Samsat Desa (e-SAMDES). E-Samdes ini merupakan program yang kita integrasikan dengan BUMDes, untuk menjadi agen pembayaran pajak kendaraan bermotor," paparnya.

Arinal menyatakan, pengembangan e-Samdes ini merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Bank Lampung dan PT Jasa Raharja (persero). Manfaatnya sekarang sudah dirasakan masyarakat.

"Para wajib pajak cukup datang ke BUMDes terdekat. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke ibu kota kabupaten untuk bayar pajak kendaraan di Kantor Samsat," ujarnya.

Manfaatnya juga otomatis dirasakan pemerintah desa, melalui BUMDes-nya. BUMDes yang menjadi agen e-Samdes, tidak hanya bisa melayani warga desa setempat, melainkan juga bisa melayani warga dari desa lainnya. Ini tentu mejadi sumber pendapatan baru bagi BUMDes. Perekonomian desa bergerak.

"Program e-Samdes ini sudah kita mulai sejak tahun 2021. Sampai sekarang, sudah 477 BUMDes yang menjadi agen e-Samdes, dengan jumlah transaksi sampai saat ini sebanyak 13.596 transaksi, dengan nilai mencapai lebih dari Rp19 miliar. Jumlah ini tentu akan terus meningkat dari waktu ke waktu," jelas Arinal.

Arinal mengutarakan, dari program pemberdayaan pedesaan melalui BUMDes kinerjanya diakui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Itu terwujud melalui Penganugerahan Lencana Abdi Ekonomi Desa dari pemerintah pusat diserahkan ke gubernur di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau 31 Januari 2023 lalu bertepatan Hari BUMDes

Tak tanggung-tanggung, Provinsi Lampung mendapatkan empat penghargaan. Pertama, BUMDes Inspiratif juara kategori BUMDes Cepat Tumbuh (diraih BUMDes Bersama Mandani Nusantara dari Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur).

Kedua, penghargaan Duta BUMDes kategori Pemerintah Desa (diraih Kepala Desa Sri Wungu, Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, Subur Ginanjar). Dua penghargaan lainnya, yaitu penghargaan Bakti Ekonomi Desa,diraih Lampung Timur dan Lampung Tengah.

Penghargaan itu menurutnya, sebagai tanda komitmen dan kerja keras membina inovasi pelayanan BUMDes melalui e-Samdes. Pusat menilai, layanan itu terobosan inovatif dampaknya signifikan bagi masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

"Penghargaan ini untuk kita semua. Dan penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Kita akan terus mendorong agar terjadi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di pedesaan," papar Arinal.

Gubernur menjelaskan, tantangan membangun desa tak mudah. Apalagi, membangun ekonomi desa itu tidak bisa dipisahkan dari pembangunan warganya, kualitas pendidikannya, kesehatannya, infrastruktur wilayahnya.

"Dan tentu kapasitas pemerintahan desa itu sendiri harus terus diperkuat. Aparatur desa perlu terus mendapatkan pembinaan. Pemerintah pusat, provinsi, dan tentunya kabupaten/kota, harus bergerak bersama-sama," katanya.

Merujuk hal itu imbuh Arinal, secara makro strategi pembangunan daerah digerakkan dari pedesaan terbukti hasilnya positif. Kesenjangan ditunjukkan dengan rasio gini (Gini Ratio) Provinsi Lampung menunjukkan tren menurun dari 0,320 pada akhir 2019, menjadi 0,313 pada akhir 2022.

Gini ratio itu lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata nasional (0,381). Indikator ini menunjukkan ingkat ketimpangan di Provinsi Lampung cukup rendah.

Arinal mengatakan, indikator lainnya angka kemiskinan Provinsi Lampung menurun signifikan, dari 12,62 persen per Maret 2021 menjadi 11,57 persen pada September 2022. "Kinerja pengentasan kemiskinan kita cukup baik dan tahun 2022 kemarin kita peringkat ketiga terbaik nasional dalam pengurangan jumlah penduduk miskin," jelasnya.

"Termasuk indikator pertumbuhan ekonomi kita. Tahun 2022 kemarin menjadi momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan kita menempati peringkat pertama terbaik nasional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan II 2022 sebesar 9,12 persen. Tingkat inflasi Provinsi Lampung juga terkendali, yaitu 5,51 persen sampai Desember 2022," lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan Arinal, periode 2017-2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung juga selalu lebih baik dan lebih rendah dibanding TPT Nasional. TPT per Agustus 2022 sebesar 4,52 persen di bawah nasional (5,86 persen).

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung sejak 2018 sampai 2022 juga terus meningkat. Tahun 2022 lalu IPM sudah berstatus “Tinggi,” yaitu sebesar 70,45. Menurut Arinal IPM itu menunjukkan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian Lampung semakin membaik.