Program 3 Juta Rumah Tak Cukup Bangun Rumah, Ini Kata Akademisi Itera
- Dwi Bayu Prasetya menilai keberhasilan Program 3 Juta Rumah bergantung pada data perumahan yang akurat agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Pemanfaatan teknologi geospasial seperti SIG dan citra satelit dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pendataan serta memastikan pembangunan rumah berbasis data yang valid dan berkelanjutan.
- Program 3 Juta Rumah disebut mendukung pencapaian SDGs melalui penyediaan hunian layak, pengentasan kemiskinan, serta keterlibatan perguruan tinggi dalam riset kebijakan publik berbasis bukti ilmiah.
Bandar Lampung, IDN Times - Keberhasilan Program 3 Juta Rumah dinilai tidak hanya bergantung pada besaran anggaran atau banyaknya rumah yang dibangun. Ketersediaan data perumahan yang akurat menjadi fondasi agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Sumatera (Itera), Dwi Bayu Prasetya, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Data Perumahan Tahun Anggaran 2025 dan 2026 Provinsi Lampung yang digelar Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI di Lampung Tengah. Forum diikuti pemerintah daerah se-Lampung, instansi teknis, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.
1. Data akurat dinilai jadi fondasi Program 3 Juta Rumah
Dalam paparannya, Dwi Bayu menegaskan kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, kebijakan penyediaan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada target pembangunan, tetapi harus didukung data yang mampu memotret kondisi di lapangan.
Dwi Bayu menjelaskan, pendataan akurat dapat mengidentifikasi kebutuhan rumah layak huni, kondisi rumah tidak layak huni (RTLH), ketersediaan lahan, akses terhadap infrastruktur dasar, hingga karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Dengan begitu, intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
"Kebijakan penyediaan perumahan harus dibangun di atas data yang valid, terintegrasi, dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," ujarnya.
2. Teknologi geospasial dinilai bisa tingkatkan kualitas pendataan
Lebih lanjut Dwi Bayu menjelaskan, sektor perumahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor, mulai industri bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, hingga penciptaan lapangan kerja. Sebab itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi geospasial seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), citra satelit resolusi tinggi, dan teknologi penginderaan jauh untuk menghasilkan data perumahan yang lebih akurat dan komprehensif.
"Program 3 Juta Rumah tidak hanya berbicara mengenai kuantitas pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap pembangunan dilakukan berdasarkan data yang akurat, memperhatikan aspek keberlanjutan, serta memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat. Di sinilah perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan berbasis riset," katanya.
3. Program 3 Juta Rumah dinilai selaras dengan target SDGs
Selain mendukung penyediaan hunian layak, Program 3 Juta Rumah juga dinilai berkontribusi terhadap pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dwi Bayu menyebut program tersebut berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, hingga mitigasi perubahan iklim.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan publik menjadi penting agar setiap program pembangunan didukung hasil riset dan bukti ilmiah.
"Keterlibatan Itera dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen Pusat Studi SDGs Itera untuk menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan kebijakan publik. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memastikan ilmu pengetahuan dapat diterapkan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan, termasuk penyediaan perumahan yang layak, inklusif, dan berkelanjutan," tutup Dwi Bayu.
