Potret Program MBG di Lampung: Catatan Keracunan, Pengawasan, Asa Gizi
- Lampung memiliki 492 unit SPPG dengan pengawasan yang diperketat untuk mencegah keracunan dan memastikan syarat perizinan serta kepemilikan sertifikat terpenuhi.
- KPPG Lampung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjadikan Lampung sebagai role model pelaksanaan program MBG secara nasional.
- SPPG Rajabasa Musiraya di Kota Bandar Lampung memprioritaskan kebersihan, kualitas makanan, dan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dapur umum.
Bandar Lampung, IDN Times – Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung memastikan pengawasan dapur umum Sentra Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) kian diperketat usai temuan sejumlah kasus dugaan keracunan di beberapa daerah.
Kepala KPPG Lampung, Achmad Hery Setiawan mengatakan, pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik. Namun, insiden keracunan seperti terjadi di Lampung Timur dan Lampung Utara menjadi catatan penting.
“Saat ini tinggal memperketat pengawasan di dapur umum SPPG. Kita akan optimalkan pemantauan, termasuk sertifikasi halal, higienis, dan lainnya sesuai petunjuk teknis,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat (3/10/2025).
1. Sudah 492 unit SPPG beroperasi di Lampung
Hery menambahkan, Provinsi Lampung saat ini sudah memiliki 492 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah kabupaten dan kota. Untuk mencegah kasus serupa terulang, pemerintah akan memperketat syarat perizinan, kepemilikan sertifikat, hingga memastikan adanya ahli gizi di setiap dapur umum.
“Ke depan pengawasan lebih detail, terutama menyangkut perizinan dan kepemilikan sertifikat. Tapi tentu semua perlu proses dilakukan secara bertahap. Yang jelas, aturan akan ditegakkan sesuai teknis pelaksanaan,” tegasnya.
Ihwal penunjukan SPPG, ia menyebutkan, ketentuan pemilihan telah merujuk peraturan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah dipenuhi setiap SPPG di Lampung. "Sejauh ini sudah 492 unit SPPG, ini akan terus berkerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP berlaku," lanjut dia.
2. Optimistis Lampung role model pelaksanaan program MBG
Hery mengatakan, KPPG Lampung juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan program MBG berjalan maksimal.
Termasuk menjalani sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah baik tingkat bupati hingga gubernur, sehingga progam andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa diimplementasikan dengan baik dan manfaatnya benar-benar langsung dirasakan masyarakat.
"Baik setingkat bupati maupun gubernur sangat memberikan perhatiannya dalam pelaksanaan progam ini, sehingga harapannya Provinsi Lampung bisa menjadi role model pelaksanaan secara nasional," katanya.
3. Prioritaskan kebersihan dan kualitas makanan
Di tengah perhatian pemerintah memperketat pengawasan dapur umum, SPPG Rajabasa Musiraya di Kota Bandar Lampung menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kebersihan dan kualitas makanan.
Kepala SPPG Rajabasa Musiraya, Lucyani Putri Wulandari menyebutkan, setiap petugas telah dibekali pengarahan sebelum mulai bekerja. Termasuk memprioritaskan kebersihan dapur sejak persiapan hingga selesai aktivitas memasak.
“Bagian memasak sebelum mulai pengolahan makanan area dan alat-alat wajib sudah dibersihkan. Begitu juga saat selesai, area masing-masing harus kembali steril,” ucapnya.
4. Berdayakan masyarakat sekitar SPPG
Selain mengandalkan relawan direkrut melalui mitra atau yayasan sesuai juknis BGN, Lucy menyampaikan, pihaknya turut memberdayakan masyarakat sekitar, guna menunjang sarana meningkatkan ekonomi warga setempat
“Kami juga melibatkan chef yang sudah bersertifikat untuk memastikan standar menu tetap terjaga,” tambahnya.
Terkait sertifikasi, ia menjelaskan saat ini SPPG Rajabasa Musiraya masih dalam proses pemenuhan dokumen. Misalnya sertifikat air, penyimpanan makanan, hingga sanitasi lingkungan. Namun demikian, saat kunjungan Gubernur Lampung beberapa waktu lalu sudah dilakukan pengujian kadar air.
“Alhamdulillah hasilnya PH rendah, tidak ada temuan bermasalah. Untuk instalasi pengolahan air limbah juga sudah aman. Sambil menunggu sertifikat, kami tetap mengedepankan operasional sesuai SOP,” jelasnya.
5. Lakukan evaluasi rutin
Adanya dinamika kasus keracunan di sejumlah daerah, Lucy menegaskan pengawasan distribusi bahan makanan hingga penyajian ke sekolah terus diperketat. Evaluasi rutin juga dilakukan dengan meminta konfirmasi langsung dari pihak sekolah jika ditemukan kendala.
“Intinya harus tetap terkontrol. Kebersihan dijaga ketat, bahan baku harus sesuai permintaan, dan distribusi selalu kami pantau. Kalau ada permasalahan, pihak sekolah langsung follow up ke kami,” imbuh dia.
