Politik Uang jadi Fokus Pengawasan Bawaslu Lampung di Pilkada 2024

Selaras komitmen tersebut, Tamri menyampaikan, salah satu paling penting dalam kegiatan pengawasan ialah praktik politik uang, sehingga ke depan tidak ada lagi calon memberikan atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada para pemilih untuk dipilih.

“Kami tegaskan, kegiatan membagi-bagikan uang, termasuk sembako tidak diperbolehkan dalam PKPU, karena dianggap sebagai money politics," ucapnya.

Dalam agenda kampanye, Tamri menjelaskan, pemberian barang diperbolehkan kepada para pemilih atau pemegang suara hanya berupa penutup kepala, alat makan minum, mug, sarung, dan payung.

Ketentuan pemberian tersebut harus dengan catatan, harga barang diberikan tidak boleh melebihi nilai Rp100 ribu.

"Jika barang-barang yang diperbolehkan tersebut melebihi harga 100 ribu rupiah, maka jelas, ini tetap tidak diperbolehkan. Jadi sudah ada ketentuan aturannya," kata dia.

Tamri menambahkan, Bawaslu mendorong sekaligus mengajak kepada para kontestan Pilkada mendatang, agar melangsungkan kegiatan kampanye hanya memberikan barang-barang jelas-jelas diperbolehkan sesuai aturan dan bukan dalam bentuk uang.

Lebih dari itu, selaku pengawas kegiatan pemilihan pihaknya juga turut mengajak seluruh masyarakat, untuk ikut melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang.

"Tentu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan, untuk mengawasi jalannya Pilkada yang akan berlangsung pada November nanti," tandasnya.