Penggunaan Kendaraan Dinas Listrik di Lampung Segera Masuk Pembahasan

Keputusan pengantian penggunaan kendaraan dinas (Randis) dari mobil bahan bakar minyak menjadi listrik, menurut Kusnardi bukan suatu permasalahan kompleks. Hal itu dikaranakan semua randis di lingkungan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung adalah kendaraan sewa.

"Mudah saja, ini semuanya mobil sewa. Kalau habis kontrak selesai, sehingga mudah mengganti kendaraan bahan bakar minyak menjadi listrik. Sudah selesai, gampang itu," imbuhnya.

Meski demikian, efisiensi penerapan keputusan itu tetap harus dipikirkan matang-matang, terkhusus ketersediaan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Provinsi Lampung. "Mengisi baterai harus hanya ditukarkan saja, karena kalau diisi dari awal pasti lama mungkin 1-2 jam. Sistem harus dipersiapkan," sambung Kusnardi.

Terkait pembahasan ketersediaan sarana prasarana kendaraan listrik tersebut, Pemprov Lampung juga akan segera membuka pembahasan dengan PT Pertamina, sehingga SPKLU bisa tersebar di beberapa titik dan optimalisasi penggunaan randis lebih optimal.

"Pertamina harus ikut mempersiapkan itu, apakah memanfaatkan lahan SPBU yang sudah ada atau harus membangun fasilitas baru. Nanti kita lihat," ucap Kusnardi.

Dimula dari penggunaan randis di lingkungan pemerintahan, Pemprov Lampung ke depan akan mensosialisasikan pemanfaatan kendaraan listrik bagi masyarakat provinsi setempat. "Harus mulai dipikirkan dari sekarang, ini salah satu upaya kita membatasi pemakaian minyak dan gas bumi," lanjut dia.

Bukan sekadar kendaraan listrik, pemerintah daerah turut berkomitmen mengurangi kebutuhan energi hasil tambang bumi, semisal pada penggunaan gas alam dengan mensosialisasikan pemanfaatan kompor induksi bersama PT PLN.

"Kebutuhan rumah tangga harus mengganti kompornya, bukan kompor gas lagi tapi kompor induksi. Nanti disosialisasikan mulai pada pekan depan," tandas mantan Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Lampung tersebut.