Pemprov Lampung Beri Perhatian Khusus Kisruh Internal PT SSR

Atas perselisihan PT. SSR tersebut, Kusnardi turut mengharapkan agar konflik internal kedua pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Menurutnya, sektor investasi ini di zaman sekarang teramat penting, lantaran salah satu sumber pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi Lampung.

"Di situ ada pendapatan daerah, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Pokoknya investasi sangat penting, yang tidan ada kita undang dan yang sudah ada harus kita jaga. Itu perinsip Pak Gubernur," kata dia.

Kepala Dinas Pemkab Pesisir Barat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Jon Edwar mengatakan, sejatinya pemerintah daerah tidak ingin mencampuri ihwal perselisihan internal PT SSR. Kendati demikian, hal tersebut dinilai telah melanggar ketentuan usaha dan mengancam dunia investasi di Pemkab setempat.

"Kami (Pemprov Lampung) mencoba menfasilitasi upaya penyelesaian, karena bagaimana pun investasi memang sangat kita butuhkan di setiap kabupaten/kota," terang dia.

Terlebih salah satu usaha membidangi sektor pariwisata ini sudah dinyatakan tidak dapat beroperasi, lantaran izin usaha telah memasuki waktu kadarluarsa.

"Dari awal sudah saya katakan pada Reimon, bahwa tolong dokumen yang dimiliki itu disampaikan sebagai sebagai kebutuhan proses memperoleh izin usaha. Itu sudah kami sampaikan tiga kali, tapi tak diindahkan dan berujung penyegelan," terang Edwar.

Edwar turut menyampaikan, pihaknya juga sangat menyayangkan terkait kabar kembali beroperasinya PT SSR di tengah kisruh perizinan usaha yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak Reimon.

"Ini diluar izin. Kami tidak ingin usaha itu berhenti, tapi hanya meminta para pengusaha menghormati prosedur," ucapnya.

Merespons adanya upaya audiensi oleh pihak Pemprov Lampung, Penasihat Hukum Michael Maxwell, M Randy Pratama sangat mengapresiasi perhatian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, atas keberlangsungan investasi di Provinsi Lampung, khusus PT SSR.

"Pada intinya, mereka (Pemprov) ingin mendengarkan terlebih dahulu, apa yang terjadi dengan PT SSR. Terkait perizinan, permasalahan hukum, dan solusi apa yang bisa mereka bantu untuk inventor asing dapat tetap meneruskan investasi di Pemkab setempat," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Rendy menyampaikan, PT SSR telah terdaftar di PKPM, sebagai perusahaan modal asing, kemudian sang klien telah memiliki perjanjian sewa untuk menjalankan operasi PT SSR di atas lahan dipersengketakan.

"Perjanjian tersebut telah disepakati untuk jangka waktu yang cukup panjang, sehingga sudah sepatutnya klien kami mengelola Vila SSR," tambahnya.

Atas terjadi perselisihan internal ini, Rendy menyebut, sang klien mengalami kerugian cukup besar. Mengingat, investor asing tersebut telah berinvestasi sangat banyak dalam mendirikan Vila SSR.

"Seharusnya keuntungan diperoleh dari operasional vila masuk ke perusahaan, tapi sejak September 2020 mereka tidak menerima keuntungan seharusnya didapatkan," ucap dia.

Oleh karena itu di tengah perjalanan upaya hukum ini, pihaknya akan mengupayakan kembalinya hal pengelolaan atas operasi PT. SSR.  "Alhamdulillah Pemprov juga sangat ingin investor asing tetap ada di Provinsi Lampung," tandas Rendy.