Ombudsman Lampung Buka Posko Pengaduan Sumbangan dan Pungutan Sekolah

Terkait sumbangan dan pungutan sekolah, menurut Nur Rakhman ini bukan permasalahan baru bagi Ombudsman. Pada tahun 2019 pernah ada laporan masyarakat terkait sumbangan dan pungutan di SMK Negeri 5 Bandar Lampung dan berakhir pada pengembalian dana yang sudah dipungut kepada wali murid.

"Seharusnya itu menjadi proses pembelajaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam melakukan evaluasi internal," tegas Nur Rakhman Yusuf.

Lebih lanjut Nur Rakhman menegaskan, pada tahun 2019, Ombudsman merupakan salah satu pihak yang secara tegas menolak draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang sumbangan dan pungutan pendidikan.

Selain itu pada tahun 2020 pihaknya juga sudah pernah ingatkan Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung secara resmi dan secara langsung, kaitannya dengan Perda Wajib Belajar 12 Tahun yang perlu menjadi atensi dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Lampung.

Ombudsman RI perwakilan Lampung  mengimbau masyarakat yang merasa keberatan terkait penarikan sumbangan dan pungutan yang dilakukan pihak sekolah maupun komite sekolah untuk menyampaikan pengaduannya ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Pengaduan tersebut bisa disampaikan melalui nomor whatsapp pengaduan 08119803737, email: pengaduan.lampung@ombudsman.go.id dan telepon pengaduan 0721-251373.

Bisa juga melalui surat dan datang langsung ke alamat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Jl. Way Semangka No.16A Pahoman Bandar Lampung.

Menurut Nur Rakhman posko pengaduan tersebut dibuka sejak 9 Maret 2021 sampai 23 Maret 2021. Pihaknya berharap masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, melapor dan tidak perlu khawatir atau takut untuk menyampaikan laporan ke Ombudsman.

"Tanpa partisipatif aktif dari masyarakat dalam memberikan pengawasan salah satunya dengan menyampaikan laporan ke Ombudsman maka mustahil akan ada perubahan dalam pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan,” katanya.