Ombudsman Banjir Laporan Dugaan Maladministrasi, Tiga Bulan Terakhir

20 Jul 2024, 14:02 WIB

Silviana

News

Channel

Add Us on Google

Ombudsman Banjir Laporan Dugaan Maladministrasi, Tiga Bulan Terakhir

Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf (IDN Times/Istimewa)

Bandar Lampung, IDN Times -Ombudsman Lampung terima 72 persen laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan pada triwulan II periode April sampai Juni 2024. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf pada Sabtu (20/7/2024).

“Selama periode triwulan II, dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah tidak memberikan pelayanan. Selain itu ada juga dugaan penyimpangan prosedur layanan, penundaan berlarut, tidak kompeten dan penyalahgunaan wewenang,” kata Nur melalui keterangan tertulis diterima IDN Times.

1. Kerusakan jalan paling banyak dilaporkan

Potret jalan rusak di Lampung (instagram/bangtaun)

Nur menjelaskan, substansi pelayanan menjadi laporan terbanyak terkait infrastruktur (kerusakan jalan). Menurutnya, saat ini masyarakat sudah mulai merasakan manfaat dengan melapor ke Ombudsman terutama terkait akses jalan rusak, karena perbaikan jalan memiliki manfaat sangat besar bagi perekonomian terutama untuk masyarakat di wilayah kabupaten.

Disampaikan Nur, pada triwulan II, Ombudsman Lampung telah menerima total 48 Laporan Masyarakat. Rinciannya, laporan terkait substansi perhubungan dan infrastruktur 25 laporan, pendidikan 6 laporan, kesejahteraan sosial 5 laporan, kepolisian 3 laporan.

Ada juga masing-masing 2 laporan untuk substansi agraria dan administrasi kependudukan. Terakhir masing-masing 1 laporan untuk substansi energi dan kelistrikan, air, kesehatan, perbankan dan pemukiman dan perumahan.

2. Ombudsman Lampung sedang menilai kepatuhan pelayanan publik 2024

Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf (IDN Times/Istimewa)

Selain menindaklanjuti laporan masyarakat, lanjut Nur, Ombudsman Lampung juga sedang melaksanakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kepolisian resor dan kantor pertanahan pada Juni-September.

"Kami berharap bagi para penyelenggara pelayanan publik di seluruh Provinsi Lampung dapat bersiap dan terus melakukan pelayanan yang prima, karena tahapan penilaian telah dimulai. Ombudsman saat ini fokus kepada persepsi masyarakat secara langsung jadi penilaian bukan hanya dari penyelenggara tapi juga dari masyarakat yang mengakses layanan," terangnya.

"Sehinga penilaian tersebut hasilnya menjadi evaluasi dan proyeksi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan," lanjutnya.

3. Jalin kerjasama dengan Pemkab Tubaba

Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf (IDN Times/Istimewa)

Nur menjelaskan, Ombudsman Lampung juga telah melakukan penandatanganan MoU dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada bulan Juni dihadiri langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya.

"Dengan adanya MoU dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Tulang Bawang Barat dan sebagai upaya untuk percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat," tandasnya.