Menyelisik Minimnya Partisipasi Perempuan Pilkada 2024 Lampung

Darmawan melanjutkan, faktor budaya patriarki hingga stereotip gender menimbulkan faktor turunan lainnya yakni, perempuan seringkali memiliki akses terbatas terhadap jaringan politik dan akses biaya kampanye politik yang besar. Alhasil, parpol sering kali lebih memilih laki-laki sebagai calon kepala daerah karena dianggap lebih memiliki daya tarik elektoral.

Selain itu, perempuan juga seringkali harus menghadapi tantangan tanggung jawab ganda antara peran sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga dengan peran di ranah publik selaku kepala daerah.

"Banyak perempuan tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga atau masyarakat, untuk berkarier di dunia politik. Di beberapa daerah, ada norma budaya yang sangat ketat terkait peran perempuan di masyarakat sehingga sulit mendapatkan legitimasi atau dukungan," bebernya.

Faktor lainnya ialah perempuan dinilai memiliki akses lebih terbatas terhadap pendidikan dan pengalaman politik dibandingkan laki-laki, hingga persepsi pandangan publik terhadap kepemimpinan perempuan masih acapkali dilihat negatif.

"Banyak pemilih yang lebih percaya pada kemampuan laki-laki untuk memimpin, terutama di posisi eksekutif seperti bupati, wali kota, atau gubernur," katanya.

Terkait persoalan ini, Darmawan menyampaikan, hukum dan kebijakan Indonesia sejatinya telah menerapkan prinsip inklusif, non-diskriminatif, dan transparan dalam mencalonkan sosok perempuan sebagai kepala daerah.

Namun sayangnya, dalam praktik pelaksanaannya prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan sosial. Meski terdapat kemajuan, tetapi perempuan masih harus berjuang melawan diskriminasi terselubung, kurangnya dukungan partai politik dan keterbatasan dalam akses ke sumber daya dan jaringan politik memadai.

"Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa pencalonan perempuan dalam politik, termasuk Pilkada, benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh," imbuhnya.

Menyoal tingginya persentase keterpilihan perempuan dibandingkan pencalonan, Darmawan menyebutkan, kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari kualitas dan kompetensi calon perempuan, perubahan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, strategi kampanye efektif, dan dukungan dari pemilih perempuan serta organisasi gender.

Tak terkecuali, kandidat perempuan yang dicalonkan seringkali lebih siap dan lebih unggul dalam memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam isu-isu sosial yang relevan.

"Walaupun keikutsertaan rendah, faktor-faktor tersebut membuat keterpilihan perempuan relatif lebih tinggi, meskipun jumlah calon perempuan masih terbatas," tandas dosen pada FISIP Unila tersebut.