Mahasiswa Unila Curhat, Ingin Mahasiswa Jalur Suap Dikeluarkan

Diketahui, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan mahasiswa baru Unila orang tuanya terlibat dugaan penyuapan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru 2022 agar mendapatkan sanksi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta melalui akun YouTube KPK RI, Senin (22/8/2022).

“Seharusnya ada konsekuensinya, karena dia masuk secara ilegal dengan cara menyuap. Kita berharap sanksi itu juga betul-betul ditegakkan untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain di universitas negeri yang lain juga,” kata dia.

Meski demikian ia melanjutkan, hingga saat ini KPK belum menerima informasi apapun terkait kasus serupa yang terjadi di universitas lain.

Namun berbeda dengan pendapat mahasiswa dan KPK, Ketua Pusat Kajian Masyarakat Antikorupsi dan HAM (Puskamsikham) Fakultas Hukum Unila, Rinaldy Amrullah justru tidak setuju jika mahasiswa-mahasiswa tersebut dikeluarkan. Ia berharap, mahasiswa ini tetap menimba ilmu di Unila. Ia memiliki dua pertimbangan atas argumennya tersebut yaitu pertimbangan dari segi hukum dan moral.

“Dari segi hukum, keputusan sudah diterbitkan itu pastilah sudah sesuai dengan protap (prosedur tetap) yang ditetapkan dengan mahasiswa baru. Meskipun mungkin dia masuk dengan suatu rekayasa,” katanya.

Ia mengatakan, jika pun ketetapan sudah dikeluarkan sudah mau dicabut, hal itu harus dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan ketetapan penerimaan. Sehingga tidak bisa asal membatalkan status mahasiswa.

Kemudian dari segi moral. Secara pribadi pun ia mengaku tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun menurutnya, apa yang diperbuat orang tuanya tidak ada kaitannya dengan mahasiswa tersebut.

“Bahkan bisa jadi kalau dia dikasih tahu kalau dia masuk dengan suap. Dari yang tadinya dia tidak tahu dan bangga dengan kelulusannya masuk Unila, akhirnya jadi drop atau kaget sehingga tidak bagus untuk mental anak itu,” katanya.

Ia berharap, KPK maupun Kemendikbud Ristek tidak mengumbar terkait mahasiswa mana saja yang melakukan suap. Ia mengaku sebagai pendidik sudah menjadi tugas mereka untuk mendidik mahasiswanya baik secara ilmu dan moral.

”Kalau kata saya tidak ada bedanya dengan tujuan dibentuknya UU perlindungan anak. Meskipun dari umur mereka sudah dianggap dewasa, tapi secara mental pendidikan itu baru lulus loh mereka, tetaplah anak-anak,” imbuhnya.

Rinaldy menyampaikan, biarlah semuanya mengalir seperti seleksi alam. Maka jika mahasiswa jalur suap tidak kompeten maka Ia tidak akan bisa terbahan, begitupun sebaliknya.

“Jadi kalau kata saya diumumkan nama itu malah merusak mental. Biarlah perbuatan orang tuanya menjadi perbuatan orang tuanya. Biarlah mereka yang bertanggung jawab dan pengadilan yang akan menetapkan,” lanjutnya.

“Ini kan kebetulan ditangkap KPK-nya sekarang, kenapa KPK tidak masuk tahun lalu? Kan itu juga jadi pertanyaan buat kita. Kan mungkin saja tahun sebelumnya juga ada, pejabatnya sama, atau kalau pejabat berbeda polanya bisa sama. Artinya lebih baik memperbaiki sistem penerimaan mandiri itu saja,” tutupnya.