Lampung Selatan Mulai Petakan Desa Rawan Bencana, Ini Fokusnya

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, meminta para camat mulai memetakan wilayah yang membutuhkan sumber air alternatif. Menurutnya, kemarau membuat kebutuhan air bersih mulai menjadi persoalan di sejumlah wilayah Lampung Selatan.

Kondisi lahan pertanian yang mulai mengering juga menjadi perhatian Pemkab agar penanganan tidak dilakukan setelah dampaknya meluas. “Diharapkan dari sekarang para camat untuk sama-sama mencari solusi alternatif untuk mencarikan sumber-sumber air bagi daerah-daerah, desa-desa yang memang kekurangan udara,” kata Darmawan, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, ketersediaan sumber air perlu diperhitungkan sejak awal. Pemerintah juga perlu memetakan armada pengangkut air, termasuk yang tersedia dari PDAM maupun pemadam kebakaran, sehingga distribusi air bisa dilakukan secara efektif ketika diperlukan.

Selain persoalan kemarau, Darmawan juga meminta kecamatan memperkuat mitigasi bencana lain, terutama di wilayah pesisir. Hal ini dilakukan menyusul kembali beredarnya informasi mengenai potensi megathrust di tengah masyarakat.

Darmawan meminta informasi tersebut tidak justru memicu kekhawatiran, tetapi menjadi pengingat agar kesiapsiagaan mulai dibangun sejak sekarang. “Kita harus mulai sekarang memitigasinya, baik dari kantor, rumah, ya sosialisasi ke seluruh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, camat di wilayah pesisir diminta memastikan setiap desa memiliki titik kumpul dan lokasi evakuasi yang aman. Lokasi tersebut perlu mempertimbangkan tempat yang lebih tinggi serta memiliki jalur yang mudah dikenali masyarakat.

“Kepada camat-camat, terutama yang berada di wilayah-wilayah pesisir, memastikan bahwa setiap desa itu ada titik berkumpulnya,” tegas Darmawan.

Darmawan juga mengimbau masyarakat perlu mengetahui lokasi tersebut dan memahami jalur yang harus dilalui jika kondisi darurat terjadi. Sebab itu, kesiapsiagaan didorong tidak hanya melalui pemetaan, tetapi juga sosialisasi hingga ke masyarakat.

Dengan begitu, ketika bencana terjadi, warga tidak lagi mencari-cari lokasi aman dan pemerintah dapat bergerak lebih cepat.

“Diharapkan ini adalah konsolidasi untuk memudahkan pemerintah masa depan untuk membantu, mengevakuasi kemudian memberikan bantuan yang dibutuhkan secara darurat,” kata Darmawan.