Korupsi KONI Belum Ada Tersangka, Praktisi Hukum: Perlu Ketegasan

Sopian melanjutkan, penanganan perkara hingga diberitakan berbagai mediadan dikonsumsi publik membuat khalayak masyarakat umum bingung. Apalagi, kejaksaan baru saja menyampaikan KONI Lampung telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun belum ada penetapan tersangka.

Pasalnya, dalam menyikapi kasus korupsi tersebut perlu konsistensi dan mengedepankan hal-hal menjadi acuan tentang niatan dimaksud.

"Acuan itu sangat subjektif, delik ini delik formil, dan perlu ada ketentuan pasal 4 Tipikor (tindak pidana korupsi)," ungkap dia.

Dikatakan Sopian, sikap tegas penghentian atau melanjutkan penanganan perkara tersebut lebih baik. Itu dibandingkan harus menghabiskan banyak energi.

"Sebaik ambil kesimpulan yang terbaik untuk semua. Adanya kehati-hatian penyidik, justru langkah konkret penyidik yang perlu diwujudkan, sehingga ada produk hukum," kata dia.

Selain itu, ia pun sependapat dengan sikap kejaksaan untuk mendalami atau mencari niat jahat atau mensrea. "Penting, baik dolus (sengaja) dan culpa (lalai)," lanjut dia.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto mengatakan, KONI Lampung secara instansi telah mengembalikan uang kerugian negara diakibatkan penyelewengan dana hibah Rp2,5 mulai, itu pasca pihaknya mengantongi hasil audit.

"Proses tetap berjalan, jadi pengembalian kerugian negara sudah ada iktikad baik dari KONI. Kita belum bisa menyimpulkan, apakah ini ada perbuatan hukum atau tidak, yang jelas ada kerugian negara," ujar dia.

Pengembalian kerugian keuangan negara itu telah disetorkan ke rekening kas daerah melalui Bank Lampung dan penyidik tetap memastikan proses penanganan kasus korupsi tersebut akan tetap bergulir.

"Pengembalian bisa dicek ke Bank Lampung, proses tetap jalan dan kami masih perlu mendalami menstrea (niatan jahat), perbuatan yang melawan hukum," tandas Kajati.