Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024, Ketua Bawaslu Mesuji Ditahan!

Rizka mengungkapkan, penetapan status tersangka terhadap DC tersebut berdasarkan surat nomor: TAP- 1768/L.8.22/Fd.2/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025 atas penanganan perkara korupsi penggunaan dana hibah di Bawaslu Mesuji bersumber pada APBD Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2023-2024.

Sebelumnya penyidik juga telah melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan, sebagaimana berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji nomor: PRINT-02/L.8.22/Fd.2/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025.

"Penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi 47 orang; ahli 3 orang terdiri dari ahli PKKN dari Auditor Kejati Lampung, ahli keuangan daerah dari Kemendagri, dan ahli digital forensik dari AMC (Adhyaksa Monitoring Centre) Kejaksaan Agung RI)," terangnya.

Tim penyidik Kejari Mesuji juga telah melakukan serangkaian penyitaan berupa barang maupun dokumen terkait dengan kasus korupsi tersebut meliputi alat komunikasi handphone, tablet, laptop, printer, nota kosong, nota BBM dan e-Toll, surat pertanggung jawaban, SK, dan dokumen terkait lainnya.

"Bahwa berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi penggunaan dana hibah di Bawaslu Kabupaten Mesuji, ini terdapat penyalahgunaan menimbulkan kerugian negara senilai 347 juta," ucap Rizka.

Rizka menambahkan, perbuatan tersangka DC dalam perkara korupsi ini telah melanggar ⁠Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, atau Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

"Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka DC selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Way Hui, Bandar Lampung. Ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana," tegas Kasi Pidsus.