Kasus Mafia Tanah Hutan Way Kanan, Kejati Periksa Bupati Raden Adipati

Dalam pemeriksaan perkara ini, Armen mengungkapkan, pihaknya mengindikasikan adanya dugaan penguasaan lahan di kawasan hutan berada di Kabupaten Way Kanan dipergunakan untuk perkebunan.

Oleh karenanya, Raden Adipati Surya dimintai keterangannya terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selaku kepala daerah di Kabupaten Way Kanan dalam pengambilan keputusan terkait perizinan yang telah diterbitkan di masa kepemimpinannya.

"Iya, jadi tahap penyelidikan ini terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait mafia tanah yang terjadi di kawasan hutan yang berada di Kabupaten Way Kanan," ungkapnya.

Masih dalam rangkaian tahap penyelidikan tersebut, Armen melanjutkan, penyidik Pidsus Kejati Lampung telah melakukan pemintaan keterangan atau pemeriksaan terhadap delapan orang lainnya. Mereka terdiri dari pihak dinas kehutanan (Dishut) hingga dinas atau instansi terkait penerbitan perizinan.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak dinas pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung serta dari kementerian terkait dalam perkara dugaan korupsi mafia tahan ini.

"Sampai saat ini ada delapan orang yang dimintai keterangan, hasil pemeriksaan belum dapat kami sampaikan, dikarenakan masih tahap penyelidikan," ucap Aspidsus.

Armen menambahkan, pihak Kejati Lampung saat ini masih mendalami terkait modus-modus yang digunakan dalam melakukan penguasaan lahan yang berada di kawasan hutan dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

"Jadi penyelidikan dilakukan baik yang berada di Kabupaten Way Kanan maupun di kabupaten lainnya," tegas Armen.