- Belanja alat tulis kantor (ATK) efisiensi kurang lebih 90 persen
- Belanja makan dan minum rapat dan tamu efisiensi kurang lebih 80 persen
- Belanja cetak, cover dan penggandaan efisiensi kurang lebih 70 persen
- Belanja perjalanan dinas efisiensi kurang lebih 60 persen
- Belanja pemeliharaan efisiensi kurang lebih 75 persen
- Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor efisiensi kurang lebih 95 persen
- Belanja sewa gedung/hotel/ruang pertemuan efisiensi kurang lebih 95 persen
- Belanja honorarium efisiensi kurang lebih 50 persen
- Belanja konsultan mencapai efisiensi kurang lebih 50 persen
- Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan efisiensi kurang lebih 75 persen
- Belanja yang bersifat pendukung dan operasional lainnya.
Instruksi Prabowo, Pemprov Lampung Target Efisiensi APBD Rp600 Miliar
Intinya Sih
- Pemprov Lampung target efisiensi APBD 2025 Rp600 miliar
- 11 pos anggaran belanja dikurangi, termasuk tunda bayar pada 2024
- Pemangkasan transfer APBN dari pemerintah pusat di tahun ini sebanyak Rp113 miliar
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Bandar Lampung, IDN Times - Pemprov Lampung menargetkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 mencapai Rp600 miliar. Anggaran belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor hingga belanja sewa gedung maupun hotel menjadi pos paling terdampak menjadi 95 persen.
Keputusan tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
"Mudah-mudahan ini bisa tercapai semuanya, dari hitung-hitungan alokasi yang ada (efisiensi APBD Provinsi Lampung di tahun ini) sekitar 600an miliar," ujar Kepala (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dimintai keterangan, Rabu (12/2/2025).
1. Efisiensi salah satunya diperuntukkan lunasi tunda bayar
Selain menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Marindo mengatakan, efisiensi anggaran APBD tersebut salah satunya bakal diperuntukkan melunasi tanggungan tunda bayar Pemprov Lampung kepada pihak ketiga yang sempat tertunda pada 2024.
Sehingga sejumlah pos anggaran belanja yang dianggap kurang prioritas oleh pemerintah daerah bakal dipangkas, total terdapat sekitar 11 pos anggaran belanja dikurangi.
"Jadi efisiensi ini selain memenuhi ketentuan regulasi, juga kita memenuhi tunda bayar kepada pihak ketiga pada 2024 lalu yang belum terbayar oleh Pemprov Lampung," katanya.
2. APBN Lampung 2025 dipangkas pusat Rp113 miliar
Lebih lanjut Marindo menyampaikan, Pemprov Lampung juga bakal mengalami pemangkasan transfer APBN dari pemerintah pusat di tahun ini sebanyak Rp113 miliar.
"Dana transfer 113 miliar ini seharusnya menjadi hak pemprov tapi dikarenakan ada pemangkasan maka tidak masuk APBN," sebutnya.
3. Deretan pos efisiensi APBD 2025 Lampung
Berikut deretan pos efisiensi APBD 2025 di Pemprov Lampung.
