Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

DKP Bandar Lampung Pastikan Dukung Asta Cita Presiden

Presiden Prabowo Subianto pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang digelar di Sentul, Bogor
Intinya sih...
  • Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bandar Lampung mendukung program Asta Cita 100 Hari Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan menyalurkan bibit ikan kepada masyarakat.
  • Pemkot Bandar Lampung mengatur kuota solar untuk nelayan guna memastikan pemerataan pasokan, mencegah penyalahgunaan bahan bakar, dan memenuhi kebutuhan BBM para nelayan.
  • Presiden Prabowo telah menerapkan kebijakan pro-rakyat, termasuk penghapusan hutang untuk UMKM di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan untuk meringankan beban masyarakat. DKP masih menunggu arahan juknis dari pemerintah pusat.

Bandar Lampung, IDN Times – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung bergerak cepat mendukung program Asta Cita 100 Hari Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam sektor ketahanan pangan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ricardo mengatakan hal tersebut merupakan salah satu langkah dilakukan adalah menyalurkan bibit ikan kepada kelompok masyarakat.

“Kami siap mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dengan menyalurkan bibit ikan ke masyarakat. Ini bagian dari upaya kita memperkuat ketahanan pangan di Bandar Lampung,” katanya, Senin (11/11/2024).

1. Bakal atur kuota solar

Kepala DKP Bandar Lampung, Ricardo. (IDN Times/Muhaimin)

Pemkot Bandar Lampung juga berinisiatif mengatur kuota Solar untuk para nelayan yang ada di Kota Tapis Berseri ini.

"Tujuannya memastikan pemerataan pasokan Solar, sehingga tidak ada penyalahgunaan bahan bakar dan setiap nelayan bisa mendapatkan kebutuhan BBM untuk melaut," ujarnya.

2. Ikut program pusat

Ilustrasi melamar. (IDN Times/Istimewa)

Ricardo menambahkan, sejak Presiden Prabowo menjabat, berbagai kebijakan prorakyat sudah diterapkan, termasuk penghapusan utang untuk UMKM di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan.

“Harapannya, kebijakan ini bisa meringankan beban masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

3. Menunggu arahan pusat

Ilustrasi gambar hujan. (IDN Times/Istimewa)

Ricardo menyampaikan, masih menunggu arahan dari oemerintah pusat terkait dengan juknis yang akan diberikan kepada Pemda.

“Kami siap mendukung kesuksesan Indonesia Maju, apalagi ini bagian dari mimpi besar menuju 2045. Jadi, kita harus memanfaatkan periode 2024-2029 ini sebaik mungkin,” terangnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Muhaimin Abdullah
EditorMuhaimin Abdullah
Follow Us